DPR Ingatkan Pemerintah: Jangan Sampai Status Geopark Kaldera Toba Dicabut UNESCO

Menurut Bane, predikat UNESCO Global Geopark bukan sekadar label kehormatan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara nyata melalui tata kelola yang profesional dan berkelanjutan.

oleh Tim NewsDiperbarui 14 Mei 2025, 11:06 WIB
Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu, menyuarakan keprihatinannya atas lambannya pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tata kelola Geopark Kaldera Toba. (Istimewa).

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu, menyuarakan keprihatinannya atas lambannya pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tata kelola Geopark Kaldera Toba. Ia mengingatkan bahwa status Geopark Toba yang kini dalam pengawasan UNESCO bisa terancam dicabut jika tidak segera dilakukan pembenahan serius.

“Status Geopark Toba sudah ‘kartu kuning’. Jangan disia-siakan waktu dua tahun yang diberikan UNESCO untuk perbaikan. Kalau sampai dicabut, kita akan sangat menyesal,” ujar Bane di Jakarta, Selasa (13/5/2025).

Menurut Bane, predikat UNESCO Global Geopark bukan sekadar label kehormatan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara nyata melalui tata kelola yang profesional dan berkelanjutan.

Geopark Kaldera Toba yang terletak di Sumatera Utara dinilai memiliki potensi besar dalam mendongkrak pariwisata, menggerakkan ekonomi lokal, melestarikan lingkungan, hingga memperkuat identitas geologi kawasan. Namun, kata Bane, manfaat ini tak akan terasa jika badan pengelolanya pasif.

Bane menyayangkan peran lemah Badan Pengurus Toba Caldera UNESCO Global Geopark (TCUGGp) yang vakum selama dua tahun dan baru aktif kembali pada Februari 2025. Ia menyoroti ketiadaan dukungan anggaran dari pemerintah sebagai alasan utama stagnasi kinerja pengelola.

“Sangat disayangkan. Ini kawasan dengan potensi wisata luar biasa, tapi pengelolaannya mandek karena urusan klasik: anggaran,” tegasnya.

UNESCO Akan Nilai Ulang pada Juni 2025

UNESCO telah menyampaikan empat rekomendasi penting yang harus dijalankan: edukasi berbasis riset, revitalisasi badan pengelola, pelatihan manajemen sesuai prinsip UGGp, serta peningkatan visibilitas melalui pembangunan infrastruktur pendukung.

Bane pun mendesak pemerintah untuk tidak lagi menjadikan Geopark sebagai proyek simbolik. Ia juga menekankan pentingnya membentuk kelembagaan pariwisata yang melibatkan berbagai kementerian, bukan hanya Kementerian ESDM maupun Kementerian Pariwisata.

“Kita butuh sinergi multi-stakeholder. Kalau hanya satu kementerian yang tangani, sulit untuk progresif dan berdampak,” ujarnya.

Berharap Segera Diperbaiki

Sebagai wakil rakyat dari Dapil Sumut III, Bane berharap dalam waktu satu hingga dua bulan ke depan, pemerintah daerah dan pusat dapat menunjukkan perbaikan signifikan demi mempertahankan status Kaldera Toba di UNESCO Global Geopark.

“Danau Toba bisa menjadi destinasi unggulan dunia, tapi butuh keseriusan dalam pengelolaan. Ini tentang masa depan masyarakat Toba dan warisan geologi kita,” pungkasnya.

Infografis Warisan Budaya TakBenda UNESCO dari Indonesia. (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya