Liputan6.com, Jakarta - Kapal tongkang bermuatan batu bara menabrak tiang penyangga Jembatan Mahakam, 28 April 2025. Berdasarkan catatan, insiden tersebut merupakan kejadian yang ke-23 kali.
Menanggapi hal itu, pengamat maritim dari IKAL Strategic Center (ISC), Marcellus Hakeng Jayawibawa mengatakan hal itu menjadi peringatan keras tentang pentingnya menjaga keselamatan infrastruktur strategis di tengah lalu lintas logistik yang padat.
Advertisement
"Kerusakan ditimbulkan memicu penutupan sementara jembatan dari 30 April hingga 1 Mei 2025, langkah yang diambil sebagai upaya preventif sembari menunggu hasil evaluasi teknis dari pihak berwenang," ujar Hakeng dalam keterangan diterima, Selasa (6/5/2025).
Hakeng menilai, insiden menyisakan persoalan besar yang tidak hanya menyangkut aspek teknis konstruksi, tetapi juga menyentuh ranah tata kelola, keseimbangan antara keselamatan dan ekonomi, serta efektivitas regulasi lintas sektor.
"Jembatan Mahakam bukan hanya penghubung wilayah darat di Kalimantan Timur, tetapi juga berada tepat di atas jalur pelayaran yang vital untuk sektor batu bara dan logistik nasional,” jelas Hakeng.
Hakeng menambahkan, setiap gangguan pada jalur ini secara otomatis mengganggu distribusi barang, memicu keterlambatan pengiriman, hingga menimbulkan kerugian ekonomi sistemik yang memengaruhi penerimaan negara dan daya saing ekspor Indonesia. Maka dari itu, insiden terkait tidak bisa hanya dilihat sebagai kecelakaan tunggal yang diselesaikan secara insidental.
"Penting membaca peristiwa ini sebagai cerminan dari lemahnya sistem pengelolaan infrastruktur strategis nasional, terutama yang melibatkan lebih dari satu otoritas," kritik dia.
Jalur Logistik Utama
Diketahui, sungai Mahakam merupakan jalur logistik utama, tetapi pengelolaannya sangat terfragmentasi. Kementerian PUPR bertanggung jawab atas jembatan, sementara lalu lintas sungai dikelola Kementerian Perhubungan melalui KSOP.
"Inimembuat setiap respons atas insiden menjadi lamban dan rentan salah langkah, karena tidak ada mekanisme komando terpadu untuk penanganan darurat atau mitigasi risiko. Hasilnya, kebijakan diambil sering kali tidak menyeluruh, cenderung reaktif, dan tidak mempertimbangkan dampak ekonomi serta sosial secara holistik,” catat Hakeng.
Oleh karena itu, Hakeng menyarankan solusi diambil tidak bisa hanya berupa penutupan dan peninjauan ulang tanpa tindak lanjut strategis.
"Salah satu solusi konkret yang saya usul adalah pemasangan fender di sekitar tiang jembatan. Fender merupakan pelindung elastis dari bahan karet yang mampu menyerap energi benturan kapal, sehingga mencegah kerusakan pada struktur jembatan,” saran Hakeng.
Hakeng menyatakan, berdasarkan pengalaman negara-negara maju yang memiliki pelayaran padat, mereka telah lama memasang fender dan terbukti berhasil menekan angka kerusakan akibat insiden pelayaran.
"Sayangnya, meskipun Jembatan Mahakam sudah mengalami lebih dari 20 kali insiden tabrakan sejak dibangun, instalasi fender belum menjadi bagian dari sistem perlindungan permanen. Padahal, bila biaya pemasangan dibagi bersama antara pemerintah dan pelaku pelayaran, misalnya melalui skema retribusi atau premi perlindungan, maka beban fiskalnya dapat ditekan dan menjadi investasi jangka panjang yang sangat rasional,” yakin Hakeng.
Hakeng memastikan, solusi teknis pemasangan fender tidak bisa berdiri sendiri tanpa pembenahan pada aspek kelembagaan dan tata kelola. Dis menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga yang lebih responsif.
"Pemerintah daerah, meskipun tidak memiliki kewenangan formal dalam pengelolaan sungai atau jembatan, memiliki pengetahuan kontekstual dan aspirasi masyarakat yang perlu didengar. Karena itu, perlu ada ruang desentralisasi teknis terbatas yang memungkinkan daerah merespons cepat insiden yang berdampak langsung pada warganya," dia menandasi.