Hanya Segelintir Petani Singkong yang Hadir Berdialog, Gubernur Lampung Kesal

Liputan6.com, Lampung - Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menunjukkan kekesalannya saat menghadapi aksi unjuk rasa petani singkong, Senin (5/5/2025). Kekecewaan itu muncul ketika upaya Mirza mengajak para petani berdialog tidak direspons dengan baik.Peristiwa bermula saat Gubernur Lampung mendatangi kerumunan massa petani yang tengah menggelar aksi protes terkait anjloknya harga singkong. Dia kemudian mengundang perwakilan petani untuk berdiskusi langsung di Ruang Abung, Kantor Gubernur Lampung.

Namun, harapan Gubernur untuk membangun dialog terbuka pupus. Pasalnya, hanya segelintir petani yang bersedia hadir dalam forum tersebut. “Saya capek ngurusin kamorang (kalian) semua,” ujar Mirza di hadapan peserta dialog.

Setelah menunggu cukup lama, akhirnya sebagian kecil dari perwakilan petani bersedia masuk dan berdiskusi. Dalam forum tersebut, Mirza menegaskan bahwa persoalan harga singkong saat ini sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu, Mirza menegaskan bahwa dirinya tidak tinggal diam atas keresahan petani. Dia menyebut, telah memperjuangkan berbagai kebijakan untuk membantu petani di daerahnya. “Saya setengah mati memperjuangkan petani. Jangan bilang saya tidak membela rakyat,” tegasnya.

Dia juga menyinggung langkah konkret yang telah dilakukan, seperti memulangkan 23 ribu ijazah siswa yang tertahan karena tunggakan biaya pendidikan. Mayoritas anak-anak tersebut berasal dari keluarga petani. “Saya bebaskan agar mereka bisa lanjut sekolah dan bekerja. Biayanya bahkan mencapai Rp3 juta sampai Rp6 juta per anak,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Gubernur juga mendorong penambahan kuota serapan gabah oleh Bulog. Awalnya, serapan hanya 20 persen, namun ia meminta peningkatan agar hasil panen dari 100 ribu hektare lahan dan 40 ribu petani bisa tertampung, terutama ketika pengusaha enggan membeli gabah dengan harga Rp6.500 per kilogram. Mirza pun mempertanyakan sikap petani yang menolak ajakan berdialog secara terbuka. “Kenapa hari ini tidak mau diajak diskusi? Padahal ini bukan pertama kalinya kita buka ruang dialog,” ujarnya.

Lebih lanjut gubernur juga menyinggung kemungkinan adanya pihak yang mencoba menunggangi aksi para petani. Menurutnya, pembentukan harga harus dilakukan secara adil dan disepakati kedua belah pihak. “Harga itu harus dibentuk dengan keikhlasan dua pihak. Kalau tidak, itu dzalim. Pemerintah tidak bisa memaksakan, tapi kita cari titik adil bagi semua, dengan mempertimbangkan kondisi nasional dan global,” pungkasnya.