Liputan6.com, Jakarta - Program pendidikan semi militer bagi pelajar yang terlibat kenakalan remaja resmi dimulai hari ini, Kamis (1/5/2025), di Markas TNI Resimen Armed 1/Sthira Yudha/1 Kostrad, Purwakarta, Jawa Barat. Kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
"Hari ini kita mulai pendidikan semimiliter sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi," ujar Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, Kamis (1/5/2025).
Advertisement
Program ini menyasar siswa yang kerap terlibat tawuran dan perilaku menyimpang lainnya. Pendidikan dilakukan secara intensif selama enam hingga dua belas bulan, dengan harapan mampu mengubah perilaku siswa menjadi lebih positif dan menghargai nilai-nilai kedisiplinan.
"Semoga mereka jadi anak yang lebih baik, hormat kepada orang tua, tidak nakal lagi, dan bisa kembali ke sekolah dengan semangat baru," ucap Saepul seperti dikutip dari Antara.
Sementara itu, Pemerintah Kota Depok menyatakan ketertarikannya untuk ikut serta dalam program pendidikan militer ini. Wali Kota Depok Supian Suri mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mempelajari skema anggaran serta kemungkinan untuk mengirim siswa-siswa bermasalah ke pusat pembinaan di Purwakarta.
"Kami sedang jajaki dari sisi anggaran seperti yang dilakukan oleh Purwakarta. Kalau memungkinkan, bisa kami implementasikan juga di Kota Depok," ujar Supian.
Supian menyebut dua skenario yang sedang dipertimbangkan Pemkot Depok. Pertama, membentuk program serupa secara mandiri atau bergabung langsung dengan sistem yang telah berjalan di Purwakarta.
"Mudah-mudahan jumlah anak nakal di Depok tidak terlalu banyak, sehingga cukup kita kirim ke sana tanpa perlu membangun fasilitas baru," ujarnya.
Didampingi Orang Tua, Siswa Nakal Mulai Dibina di Markas TNI
Program ini tidak sekadar mengisolasi pelajar bermasalah, tetapi juga melibatkan orang tua dalam proses perubahan perilaku. Setiap siswa yang dibawa ke markas militer akan didampingi oleh orang tuanya sebagai bentuk dukungan emosional dan tanggung jawab keluarga.
Tuai Pro Kontra
Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti soal rencana pengiriman siswa bermasalah ke barak militer yang menjadi program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia menilai, perlu pertimbangan mendalam sebab menurutnya mengatasi problem anak bermasalah tidak serta merta bisa diselesaikan melalui jalur pendidikan militer.
"Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah," ujar Bonnie dalam keterangannya, Rabu (30/4/2025).
Diketahui, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana untuk 'menyekolahkan' siswa bermasalah agar dididik di barak militer mulai 2 Mei 2025. Pria yang disapa Demul ini menyebut rencana itu merupakan bagian dari pendidikan karakter siswa yang akan berlangsung selama enam bulan. Khususnya bagi anak-anak yang kerap terlibat kenakalan remaja seperti tawuran atau geng motor.
Disebutkan Dedi Mulyadi, tiap siswa akan mengikuti program itu di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang telah disiapkan oleh TNI. Program ini akan dijalankan dengan prioritas pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal.
Bonnie menilai, penguatan karakter siswa khususnya siswa bermasalah bukan dengan cara dididik secara militer.
"Penguatan karakter bukan selalu berarti mendidik siswa bermasalah dengan cara militeristik. Penanganan siswa bermasalah harus dipahami secara holistik dengan menelaah keluarga, lingkungan pergaulan dan aktivitas di sekolah," jelasnya.
Meskipun Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana memastikan bahwa siswa atau anak bermasalah dikirim ke barak militer tetap melalui persetujuan orang tua, namun ia menilai rencana ini dinilai kurang tepat sebab dalam menangani anak bermasalah diperlukan pendekatan psikologis.
"Melibatkan psikolog dan psikiater untuk menangani siswa bermasalah jauh lebih tepat ketimbang mengirim mereka ke barak militer," sebut Bonnie.
Pendekatan dengan Fasilitas Menyalurkan Bakat Anak
Lebih lanjut, Anggota Komisi Pendidikan DPR ini menilai, pemerintah daerah mulai dari kabupaten/kota sampai provinsi semestinya dapat memastikan keberadaan guru konseling di setiap sekolah yang terlatih dalam mengatasi siswa bermasalah. Selain itu, Bonnie menilai, pendekatan bagi anak-anak bermasalah dapat dilakukan dengan penyediaan sarana di sekolah yang dapat menyalurkan bakat dan minat mereka.
“Penyediaan fasilitas olahraga dan kesenian juga seharusnya bisa dilakukan pemerintah agar siswa-siswa bermasalah bisa menyalurkan energi dan kreavitasnya,” ungkap Legislator dari Dapil Banten I itu.
"Sehingga menghindarkan mereka dari tindakan-tindakan yang mengarah pada kriminalitas atau kenakalan remaja lainnya, seperti tawuran dan narkoba," imbuh Bonnie.
Bonnie memandang, mengirimkan anak bermasalah ke barak militer untuk dididik dengan tegas bukan satu-satunya cara menyelesaikan masalah kedisiplinan remaja. Terlebih bagi anak dengan latar belakang sosial yang beragam.
"Cara instan menyelesaikan problem kenakalan remaja tidak akan bisa menyelesaikan masalah hingga ke dasarnya, yang seringkali berakar ke problem sosial," terangnya.
Karakter Masalah Berbeda-Beda
Bonnie mengingatkan, setiap anak bermasalah memiliki karakter yang berbeda. Termasuk latar belakang yang menyebabkan perilaku mereka menjadi bermasalah.
“Menangani anak-anak bermasalah memerlukan pendekatan yang berbeda terhadap masing-masing dari mereka. Karena penyebab mereka bermasalah juga tak sama. Bisa jadi karena inner child mereka, kekurangan perhatian, atau akibat lingkungan maupun hanya sekadar ikut-ikutan,” papar Bonnie.
Bonnie juga mengajak para pemangku kepentingan untuk memerhatikan kebutuhan hakiki dari anak didik, yang berhak mendapatkan bimbingan dari tenaga pengajar. Termasuk agar setiap stakeholder memahami fungsi maupun tupoksinya masing-masing.
"Sebaiknya jangan sampai merepotkan tentara yang sedang bertugas menjaga NKRI dari potensi ancaman yang datang dari luar ke negeri kita dengan menambah-nambahi beban kerja yang tak relevan,” tutup Bonnie.