Liputan6.com, Jakarta - Wali Kota Depok, Supian Suri, meyakini janji kampanye bersama Chandra Rahmansyah membangun Kota Depok, tidak terdampak efisiensi anggaran. Secara bertahap, janji kampanye akan direalisasikan untuk kemajuan Kota Depok.
Wali Kota Depok, Supian Suri mengatakan, sejumlah janji kampanye membangun Kota Depok sudah berproses menjadi produk hukum yang formal. Nantinya sejumlah rencana pembangunan dan kebijakan dituangkan pada program kerja yang harus dijalankan.
Advertisement
“Jadi kalau kemarin kita bercerita wacana di dalam konteks kampanye, janji-janji itu, hari ini janji itu sudah menjadi produk hukum formal yang memang nanti kalau sudah jadi Perda, ya harus dijalankan,” ujar Supian, Rabu (30/4/2025).
Supian menjelaskan, adapun janji kampanye yang sudah menjadi program, yakni pendidikan, kesehatan, peningkatan perekonomian masyarakat. Begitupun dengan program atau kebijakan yang pro masyarakat.
“Itu produk formal yang kita keluarkan dalam bentuk Perda nanti RPJMD, Perda RPJPD,” jelas Supian.
Adapun program yang telah dirancang Pemerintah Kota Depok, selaras dengan pola program Pemerintah Pusat. Pemerintah Kota Depok meyakini, program kegiatan peningkatan pembangunan Kota Depok diyakini tidak berdampak pada efisiensi anggaran Pemerintah Pusat.
“Artinya bercerita tentang efisiensi, ya sebetulnya lebih kepada merelokasi anggaran-anggaran yang menjadi prioritas kita,” ucap Supian.
Program
Pemerintah Kota Depok telah menyikapi kebijakan Pemerintah Pusat sehingga melakukan berbagai strategi. Pemerintah Kota Depok telah menyiapkan program pembangunan dengan mengedepankan skala prioritas untuk kepentingan masyarakat.
“Insya Allah, tidak pengaruh, kita akan memprioritaskan mana yang lebih prioritas dalam konteks hari ini terhadap kebutuhan masyarakat Kota Depok,” terang Supian.
Supian mengungkapkan, Pemerintah Kota Depok akan mengerjakan program pembangunan jalan berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Peningkatan pendidikan anak dan pemberian kesehatan gratis masyarakat Kota Depok.
“Kita berani mengambil keputusan pendaftaran berobat gratis di puskesmas, kita berani mengambil keputusan gratis buat para calon pengantin, gratis buat anggaran Rp200 juta ke bawah untuk PBB kita gratiskan,” ungkap Supian.
Pajak
Selain itu, Pemerintah Kota Depok memberikan diskon penghapusan terhadap denda dan diskon terhadap piutang pajak bumi dan bangunan (PBB). Hal itu dilakukan Pemerintah Kota Depok dengan sebelumnya sudah melakukan penghitungan demi meringankan beban masyarakat.
“Kita udah menghitung bahwa kita cukup, dan perhatian terhadap masyarakat itu kan tidak harus sifatnya diberi dari sisi alokasi atau sosial, tapi mengurangi beban terhadap tanggung jawab pengeluaran mereka itu bagian dari kita memberikan perhatian,” pungkas Supian.