Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyambut hangat pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto pada Senin malam 7 April 2025.
Juru Bicara DPP PDIP Mohamad Guntur Romli menyebut, kedatangan Prabowo Subianto tersebut dilakukan dalam rangka silaturahmi Idul Fitri 1446 Hijriah.
Advertisement
"Dalam pertemuan hanya empat mata tersebut, Ibu Megawati dan Pak Prabowo banyak membicarakan hal-hal yang bersifat pribadi sebagai dua orang tokoh bangsa yang sudah bersahabat baik sejak dahulu hingga saat ini," kata Guntur dalam keterangannya, Rabu (9/4/2025).
Menurut Guntur, usai pertemuan selama satu setengah jam itu, kedua tokoh sepakat untuk terus menjalin komunikasi dan kerja sama ke depan.
"Presiden Prabowo dan Ibu Megawati berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi, terutama jika menyangkut kepentingan-kepentingan strategis nasional dan internasional yang akan berdampak kepada nasib rakyat dan masa depan bangsa serta negara Indonesia," ungkapnya.
Selain itu, Guntur menyebut pertemuan tersebut sebenarnya mendadak dan tidak ada janji terlebih dahulu.
"Meski kedatangan Presiden Prabowo ke kediaman Ibu Megawati bersifat mendadak, namun antara Ibu Megawati dan Presiden Prabowo sebenarnya sudah merencanakan pertemuan sejak lama. Namun karena kesibukan beliau berdua baru kali ini pertemuan tersebut dapat terlaksana," ungkapnya.
Tak Ada Hambatan Komunikasi
Dengan adanya pertemuan tersebut, Guntur menilai bahwa hubungan persahabatan yang baik kedua tokoh memang tetap terjalin selama ini.
"Ibu Megawati dalam banyak kesempatan sering mengatakan, beliau merasa tidak punya hambatan untuk terus melakukan komunikasi dan silaturahmi dengan Presiden Prabowo meski posisi politik PDI Perjuangan saat ini masih berada di luar pemerintahan," ungkapnya.
"Sebagai dua orang tokoh bangsa, pembicaraan lain antara dua orang yang juga sama-sama memimpin partai politik besar di Indonesia tersebut, tentu juga membahas masalah-masalah strategis nasional terutama hal-hal yang menyangkut keselamatan dan kesejahteraan rakyat dalam bingkai negara hukum Pancasila," pungkasnya.