Liputan6.com, Jakarta: Pohon beringin memang rimbun. Walau menjanjikan kesejukan, tak sembarang orang dapat menyandar atau berteduh di sana. Tak main-main, memang. Soalnya, pohon besar ini terkenal sangat angker dan susah ditebak iklim sekitarnya. Agaknya, Nurcholish Madjid baru menyadari peringatan tersebut. Beberapa hari terakhir ini, cendekiawan muslim itu mulai pesimistis dan ragu mengikuti konvensi pemilihan calon presiden yang bakal digelar Partai Golongan Karya. Cak Nur--begitu Nurcholish kerap disapa--mensinyalir mekanisme konvensi partai politik pemenang kedua Pemilihan Umum 1999 ini bakal berlangsung tidak fair atau curang [baca: Cak Nur Meragukan Mekanisme Konvensi].
Seribu jurus memang telah dikeluarkan pengusung ide Islam neomodernis itu. Tak ketinggalan tim sukses yang gencar mendorong tokoh kelahiran Jombang, Jawa Timur, 17 Maret 1939 itu bersafari ke berbagai daerah. "Sekitar 13 provinsi mengatakan siap mendukung [Cak Nur]," klaim Wakil Ketua Tim Sukses Cak Nur, Sudirman Said, beberapa waktu silam. Belakangan, Cak Nur kecewa. Ternyata, Golkar tak mudah dijadikan kendaraan politik. Cak Nur boleh jadi berpikir bahwa memanjat "pohon beringin" dan bertengger di atasnya jelas lebih sulit ketimbang duduk di puncak "menara gading". Nurcholish yang mempunyai integritas diri nyaris tanpa cela ini memang harus kembali berpikir seribu kali menggunakan Golkar sebagai kendaraan politik menghadapi pemilihan presiden secara langsung pada Pemilu 2004.
Akan tetapi, sejumlah koleganya justru telah meramal kejadian bakal seperti itu [baca: Akbar Diperkirakan Capres Tunggal Golkar]. Sekretaris Jenderal Partai Umat Islam Judilherry Justam, misalnya. Justam mengkhawatirkan, langkah Rektor Universitas Paramadina untuk mencalonkan diri sebagai capres dari Partai Golkar hanya sekadar "deterjen" bagi partai warisan Orde Baru tersebut. "Setelah bersih, partai itu tidak akan memilih Cak Nur sebagai capres dari Golkar. Tetapi memilih tokoh lain sebagai capres," ucap pria yang juga menjabat Ketua Presidium Komite Waspada Orde Baru.
Justam juga mengingatkan bahwa platform atau panggung program Cak Nur tak betul bila disebut sama dengan platform Golkar [baca: Cak Nur: Baru Golkar yang Mendekati Formalitas]. Sebab, sebagian platform Nurcholish dalam praktiknya tidak dijalankan Golkar dengan sungguh-sungguh. Terutama platform untuk menegakkan supremasi hukum. "Apakah Anda masih percaya kalau Golkar baru berbeda dengan Golkar lama? Padahal tokoh-tokohnya sebagian besar adalah orang-orang lama," kata Justam yang juga anggota Penasihat Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia.
Tokoh sekaliber Nurcholish saja khawatir, apalagi elite politik yang notabene bukan kader atau fungsionaris Golkar. Mungkin itulah yang muncul dibenak sejumlah tokoh yang disebut-sebut bakal mengikuti konvensi. Tengok saja hari pertama pengambilan formulir, 11 Juli silam. Saat itu, Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar di Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, sebagai tempat pengambilan formulir dan pendaftaran peserta konvensi tampak sepi. Bahkan hingga kantor Partai Beringin itu ditutup, tak seorang pun capres yang mendaftar ke panitia konvensi. Padahal, sebelumnya, ada paling tidak 12 tokoh disebut-sebut bakal mendaftar [baca: Hari Pertama Konvensi, Tak Ada yang Mendaftar].
Keadaan yang berpotensi membuat malu Golkar itu cepat-cepat dinetralisir. Empat hari setelah pendaftaran dibuka, Ketua Badan Pelaksana Konvensi Pemilihan Capres Partai Golkar Oetojo Oesman menuturkan, minimnya jumlah pendaftar akibat sosialisasi tata cara pelaksanaan mekanisme penyeleksian capres tidak maksimal. Sementara menyangkut keikutsertaan Akbar Tandjung, Oetojo mengatakan bahwa ketua DPR itu belum pernah menyatakan bersedia untuk dicalonkan. Sedangkan persoalan ekses atas status hukum Akbar masih dalam pembahasan internal partai. "Sampai hari ini, sebagaimana dikemukakan, Ketua Umum [Akbar] masih belum memikirkan untuk ikut atau tidak dalam konvensi," kata mantan Menteri Kehakiman era Orde Baru itu. Rencananya, pendaftaran capres lewat mekanisme konvensi akan berakhir 7 Agustus mendatang.
Kabar itu memang sempat melegakan sejumlah tokoh yang berkeinginan mengikuti konvensi meski Golkar menerapkan syarat yang lebih tinggi dibanding persyaratan dalam Undang-undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru saja disahkan DPR [baca: Who Wants to Be The President?]. UU Pilpres itu menyebutkan bahwa capres minimal berpendidikan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) atau sederajat. Sedangkan capres yang akan menggunakan Golkar sebagai kendaraan politiknya minimal harus strata satu (S1).
Menurut Ketua Harian Panitia Konvensi Golkar Slamet Effendi Yusuf, syarat itu ditetapkan karena Indonesia membutuhkan pemimpin berpendidikan tinggi untuk menyelesaikan masalah bangsa yang kian kompleks. Sedangkan buat calon dari luar partai, Golkar mensyaratkan beberapa ketentuan, seperti bersedia memenangkan Partai Golkar dalam Pemilihan Umum 2004, setuju dengan platform Golkar, dan tidak dicalonkan partai lain. Slamet sekaligus membantah dugaan sebagian kalangan bahwa konvensi digelar agar pencalonan Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung sebagai capres dari Partai Beringin terkesan melalui proses yang demokratis [baca: Konvensi Golkar Adalah Rencana Besar Demokratisasi].
Lebih jauh Slamet mengungkapkan, para tokoh yang bisa mencalonkan atau dicalonkan adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis dan memiliki komitmen mempertahankan Negara Kesatuan RI. Dalam tahapan konvensi yang dimulai pada 11 Juli 2004, rakyat bisa mencalonkan tokoh yang akan diajukan menjadi capres. Mekanismenya lewat tiga saluran, yaitu melalui DPD Partai Golkar, melalui organisasi masyarakat yang mendirikan atau yang didirikan Golkar. Atau langsung mengajukan diri asalkan didukung oleh 500 orang yang tersebar dari lima provinsi. Setelah seluruh persyaratan dipenuhi, masih menurut Slamet, sejumlah nama capres itu akan diverifikasi pada Agustus mendatang, untuk kemudian disosialisasikan ke dewan perwakilan daerah (DPD) tingkat I dan II. Sedangkan DPD harus telah mengajukan lima nama capres pada Oktober tahun ini.
Mekanisme konvensi yang dibangun Golkar itu memang terkesan membawa angin perubahan dalam menjaring capres. Bayangkan, setiap kabupaten dan provinsi--ada 416 kabupaten dan 30 provinsi di Tanah Air--berhak mengajukan calon masing-masing. Proses ini terkesan terbuka, demokratis, dan dinilai bisa memoles citra Golkar yang sejak Pemilu 1971 hingga Pemilu 1997 cuma punya satu nama untuk capresnya, yaitu Soeharto.
Ada beberapa nama yang disebut-sebut siap mengikuti konvensi capres di Partai Golkar. Mereka antara lain Nurcholish Madjid, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Jusuf Kalla, Menko Bidang Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Panglima ABRI Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, dan bekas mantan Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto. Tak ketinggalan pengusaha plus tokoh pers nasional Surya Paloh, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Menteri Perhubungan Agum Gumelar, Marwah Daud Ibrahim, pengusaha Aburizal Bakrie, dan mantan Menko Kesra dan Taskin yang kini menjabat Wakil Ketua I Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Damandiri) Haryono Suyono.
Namun sejumlah petinggi Partai Kuning menuturkan bahwa gerilya maupun manuver belasan capres itu nyaris tak ada gunanya lagi. Soalnya, nama Akbar Tandjung dipastikan meluncur ke bursa pencalonan. Nama sang ketua umum memang sempat timbul-tenggelam di bursa pencalonan. Seperti diketahui, Akbar diganjar pidana tiga tahun oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus korupsi dana nonbujeter Badan Urusan Logistik sebesar Rp 40 miliar. Putusan itu telah pula diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.
Kini, Akbar tengah menunggu putusan kasasi Mahkamah Agung. Namun peluang orang nomor satu di tubuh Golkar ini kembali terbuka menyusul pengesahan UU Pilpres, 7 Juli silam. Apalagi UU Pilpres itu tak melarang seorang terdakwa menjadi presiden. Dengan kata lain, tak ada lagi aral melintang bagi Akbar [baca: Meski Dinilai Belum Ideal, RUU Pilpres Disahkan].
Bak keran air yang dibuka, setelah UU itu disepakati, dukungan buat Akbar mengalir deras dari sejumlah daerah. Menurut Mahadi Sinambela--pengurus Golkar yang dikenal dekat dengan Akbar--bila melihat perkembangan di daerah-daerah, dukungan untuk Akbar jelas lebih besar ketimbang untuk beberapa calon lainnya. Akbar pun tak lagi menutup diri dari sejumlah dukungan itu. "Saya akan mencari waktu yang tepat untuk menjawab semua permintaan itu," ucap Akbar, kalem [baca: Akbar Menunggu Waktu Mencalonkan Diri Sebagai Presiden]. Jawaban itu, menurut seorang petinggi Golkar, adalah cara halus Akbar untuk mengatakan bahwa ia bersedia masuk bursa pencalonan itu. Padahal Akbar sudah siap maju.
Sinyal yang dikeluarkan Akbar jelas membuat kebat-kebit sejumlah capres lainnya. Cak Nur, misalnya. Dia menyatakan akan mundur dari pencalonan presiden pada konvensi jika Akbar ikut mendaftarkan diri [baca: Cak Nur Mungkin Mundur dari Konvensi]. Menurut Cak Nur, sesuai sistem konvensi yang ada di Amerika Serikat (AS), pengurus partai tidak boleh ikut konvensi. Protes serupa disampaikan pula oleh seorang capres lainnya, Sri Sultan HB X. Gubernur Daerah Istimewa Yogayakarta ini juga meminta Akbar Tandjung mundur dulu sebagai Ketua Umum Golkar jika ingin mendaftarkan diri [baca: Hamengkubuwono X: Akbar Harus Mundur].
Jangan sebut Akbar politisi piawai bila tak bisa menangkis serangan tersebut. Akbar pun mulai menunjukkan taringnya. Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menyatakan tetap akan mengikuti konvensi. Dia juga tak berniat mundur dari jabatan ketua umum Partai Golkar seperti yang diminta Nurcholish Madjid dan Sultan HB X. Menurut Akbar, partainya memberikan kesempatan yang sama terhadap semua tokoh yang mencalonkan diri sebagai presiden pada konvensi. "Partai Golkar tidak memaksakan kehendak, termasuk terhadap tokoh yang mau membatalkan diri sebagai capres pada konvensi," ungkap ketua DPR itu. Lebih jauh Akbar menandaskan, konvensi Golkar tak mengacu pada konvensi yang berlaku di AS, yang menegaskan konvensi hanya untuk menyeleksi capres tidak diikuti oleh pengurus partai [baca: Akbar Tandjung: Ketua Umum Bisa Mencalonkan Diri].
Jawaban Akbar jelas membuat Cak Nur semakin mengisyaratkan bakal batal mengikuti konvensi Partai Golongan Karya. Padahal kans cendekiawan muslim itu tergolong besar--hasil jajak pendapat Soegeng Sarjadi Syndicated yang diumumkan 23 Juli 2003 menunjukkan bahwa Nurcholish dinilai sebagai tokoh paling layak dicalonkan sebagai orang nomor satu di Indonesia dari Partai Golkar [baca: Cak Nur-Sri Sultan Kompetitor Megawati]. Kendati demikian, Cak Nur mengkhawatirkan akan terjadi kecurangan dalam konvensi yang bertujuan menjaring capres dari Partai Golkar itu. Anggota Tim Sukses Nurcholish, Sudirman Said, membenarkan adanya pertimbangan mereka batal mengikuti konvensi tersebut. Sudirman menegaskan, mereka meragukan konvensi bisa berlangsung secara jujur. Terutama soal rangkap jabatan antara ketua umum partai dan panitia konvensi yang dijabat Akbar Tandjung. Termasuk kemungkinan Akbar turut dalam konvensi [baca: Cak Nur Hampir Pasti Mundur].
Sebelumnya, keberatan senada dikemukakan Ketua DPP Partai Golkar Fahmi Idris. "Menurut tafsir saya, Bung Akbar memang tak boleh maju," kata Fahmi yang memang menjagokan Cak Nur. Fahmi mengatakan pula, bila Akbar mau maju, dia harus melepaskan atributnya sebagai ketua umum maupun panitia konvensi Partai Golkar. Sebab, jabatan rangkap itu dapat membuat konvensi menjadi tak fair atau adil [baca: Fahmi Idris: Akbar Tak Boleh Maju].
Aneh memang wasit atau pengawas boleh mengikuti pertandingan. Tapi, itulah penyakit lama Golkar. Namun, budaya politik Golkar itu tak mengejutkan pemerhati politik Denny J.A. Di mata Direktur Lembaga Survey Indonesia itu, konvensi Golkar memang menyimpang dari konvensi model AS. Pada akhirnya yang dicalonkan bukanlah untuk presiden, melainkan buat wakil presiden saja. Langkah politis ini demi menegakkan koalisi dan stabilitas politik.
Denny mengarisbawahi, langkah itu ditempuh Partai Beringin bukan karena sebagai parpol kurang percaya diri. Tapi, ini mungkin dibuat berdasarkan kalkulasi rasional yang matang dan hati-hati. Dengan kata lain, untuk kepentingan Partai Golkar sendiri dalam jangka panjangnya. Karena banyaknya kejutan yang mungkin terjadi, Denny menyarankan konvensi pemilihan capres dari Golkar harus dilihat sebagai sebuah eksperimen politik belaka.
Eksperimen politik atau sekadar mencari "deterjen" ampuh membersihkan "kotoran" yang melekat di tubuh Partai Golkar. Lihat saja nanti.(ANS)
Seribu jurus memang telah dikeluarkan pengusung ide Islam neomodernis itu. Tak ketinggalan tim sukses yang gencar mendorong tokoh kelahiran Jombang, Jawa Timur, 17 Maret 1939 itu bersafari ke berbagai daerah. "Sekitar 13 provinsi mengatakan siap mendukung [Cak Nur]," klaim Wakil Ketua Tim Sukses Cak Nur, Sudirman Said, beberapa waktu silam. Belakangan, Cak Nur kecewa. Ternyata, Golkar tak mudah dijadikan kendaraan politik. Cak Nur boleh jadi berpikir bahwa memanjat "pohon beringin" dan bertengger di atasnya jelas lebih sulit ketimbang duduk di puncak "menara gading". Nurcholish yang mempunyai integritas diri nyaris tanpa cela ini memang harus kembali berpikir seribu kali menggunakan Golkar sebagai kendaraan politik menghadapi pemilihan presiden secara langsung pada Pemilu 2004.
Akan tetapi, sejumlah koleganya justru telah meramal kejadian bakal seperti itu [baca: Akbar Diperkirakan Capres Tunggal Golkar]. Sekretaris Jenderal Partai Umat Islam Judilherry Justam, misalnya. Justam mengkhawatirkan, langkah Rektor Universitas Paramadina untuk mencalonkan diri sebagai capres dari Partai Golkar hanya sekadar "deterjen" bagi partai warisan Orde Baru tersebut. "Setelah bersih, partai itu tidak akan memilih Cak Nur sebagai capres dari Golkar. Tetapi memilih tokoh lain sebagai capres," ucap pria yang juga menjabat Ketua Presidium Komite Waspada Orde Baru.
Justam juga mengingatkan bahwa platform atau panggung program Cak Nur tak betul bila disebut sama dengan platform Golkar [baca: Cak Nur: Baru Golkar yang Mendekati Formalitas]. Sebab, sebagian platform Nurcholish dalam praktiknya tidak dijalankan Golkar dengan sungguh-sungguh. Terutama platform untuk menegakkan supremasi hukum. "Apakah Anda masih percaya kalau Golkar baru berbeda dengan Golkar lama? Padahal tokoh-tokohnya sebagian besar adalah orang-orang lama," kata Justam yang juga anggota Penasihat Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia.
Tokoh sekaliber Nurcholish saja khawatir, apalagi elite politik yang notabene bukan kader atau fungsionaris Golkar. Mungkin itulah yang muncul dibenak sejumlah tokoh yang disebut-sebut bakal mengikuti konvensi. Tengok saja hari pertama pengambilan formulir, 11 Juli silam. Saat itu, Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar di Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, sebagai tempat pengambilan formulir dan pendaftaran peserta konvensi tampak sepi. Bahkan hingga kantor Partai Beringin itu ditutup, tak seorang pun capres yang mendaftar ke panitia konvensi. Padahal, sebelumnya, ada paling tidak 12 tokoh disebut-sebut bakal mendaftar [baca: Hari Pertama Konvensi, Tak Ada yang Mendaftar].
Keadaan yang berpotensi membuat malu Golkar itu cepat-cepat dinetralisir. Empat hari setelah pendaftaran dibuka, Ketua Badan Pelaksana Konvensi Pemilihan Capres Partai Golkar Oetojo Oesman menuturkan, minimnya jumlah pendaftar akibat sosialisasi tata cara pelaksanaan mekanisme penyeleksian capres tidak maksimal. Sementara menyangkut keikutsertaan Akbar Tandjung, Oetojo mengatakan bahwa ketua DPR itu belum pernah menyatakan bersedia untuk dicalonkan. Sedangkan persoalan ekses atas status hukum Akbar masih dalam pembahasan internal partai. "Sampai hari ini, sebagaimana dikemukakan, Ketua Umum [Akbar] masih belum memikirkan untuk ikut atau tidak dalam konvensi," kata mantan Menteri Kehakiman era Orde Baru itu. Rencananya, pendaftaran capres lewat mekanisme konvensi akan berakhir 7 Agustus mendatang.
Kabar itu memang sempat melegakan sejumlah tokoh yang berkeinginan mengikuti konvensi meski Golkar menerapkan syarat yang lebih tinggi dibanding persyaratan dalam Undang-undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru saja disahkan DPR [baca: Who Wants to Be The President?]. UU Pilpres itu menyebutkan bahwa capres minimal berpendidikan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) atau sederajat. Sedangkan capres yang akan menggunakan Golkar sebagai kendaraan politiknya minimal harus strata satu (S1).
Menurut Ketua Harian Panitia Konvensi Golkar Slamet Effendi Yusuf, syarat itu ditetapkan karena Indonesia membutuhkan pemimpin berpendidikan tinggi untuk menyelesaikan masalah bangsa yang kian kompleks. Sedangkan buat calon dari luar partai, Golkar mensyaratkan beberapa ketentuan, seperti bersedia memenangkan Partai Golkar dalam Pemilihan Umum 2004, setuju dengan platform Golkar, dan tidak dicalonkan partai lain. Slamet sekaligus membantah dugaan sebagian kalangan bahwa konvensi digelar agar pencalonan Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung sebagai capres dari Partai Beringin terkesan melalui proses yang demokratis [baca: Konvensi Golkar Adalah Rencana Besar Demokratisasi].
Lebih jauh Slamet mengungkapkan, para tokoh yang bisa mencalonkan atau dicalonkan adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis dan memiliki komitmen mempertahankan Negara Kesatuan RI. Dalam tahapan konvensi yang dimulai pada 11 Juli 2004, rakyat bisa mencalonkan tokoh yang akan diajukan menjadi capres. Mekanismenya lewat tiga saluran, yaitu melalui DPD Partai Golkar, melalui organisasi masyarakat yang mendirikan atau yang didirikan Golkar. Atau langsung mengajukan diri asalkan didukung oleh 500 orang yang tersebar dari lima provinsi. Setelah seluruh persyaratan dipenuhi, masih menurut Slamet, sejumlah nama capres itu akan diverifikasi pada Agustus mendatang, untuk kemudian disosialisasikan ke dewan perwakilan daerah (DPD) tingkat I dan II. Sedangkan DPD harus telah mengajukan lima nama capres pada Oktober tahun ini.
Mekanisme konvensi yang dibangun Golkar itu memang terkesan membawa angin perubahan dalam menjaring capres. Bayangkan, setiap kabupaten dan provinsi--ada 416 kabupaten dan 30 provinsi di Tanah Air--berhak mengajukan calon masing-masing. Proses ini terkesan terbuka, demokratis, dan dinilai bisa memoles citra Golkar yang sejak Pemilu 1971 hingga Pemilu 1997 cuma punya satu nama untuk capresnya, yaitu Soeharto.
Ada beberapa nama yang disebut-sebut siap mengikuti konvensi capres di Partai Golkar. Mereka antara lain Nurcholish Madjid, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Jusuf Kalla, Menko Bidang Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Panglima ABRI Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, dan bekas mantan Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto. Tak ketinggalan pengusaha plus tokoh pers nasional Surya Paloh, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Menteri Perhubungan Agum Gumelar, Marwah Daud Ibrahim, pengusaha Aburizal Bakrie, dan mantan Menko Kesra dan Taskin yang kini menjabat Wakil Ketua I Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Damandiri) Haryono Suyono.
Namun sejumlah petinggi Partai Kuning menuturkan bahwa gerilya maupun manuver belasan capres itu nyaris tak ada gunanya lagi. Soalnya, nama Akbar Tandjung dipastikan meluncur ke bursa pencalonan. Nama sang ketua umum memang sempat timbul-tenggelam di bursa pencalonan. Seperti diketahui, Akbar diganjar pidana tiga tahun oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus korupsi dana nonbujeter Badan Urusan Logistik sebesar Rp 40 miliar. Putusan itu telah pula diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.
Kini, Akbar tengah menunggu putusan kasasi Mahkamah Agung. Namun peluang orang nomor satu di tubuh Golkar ini kembali terbuka menyusul pengesahan UU Pilpres, 7 Juli silam. Apalagi UU Pilpres itu tak melarang seorang terdakwa menjadi presiden. Dengan kata lain, tak ada lagi aral melintang bagi Akbar [baca: Meski Dinilai Belum Ideal, RUU Pilpres Disahkan].
Bak keran air yang dibuka, setelah UU itu disepakati, dukungan buat Akbar mengalir deras dari sejumlah daerah. Menurut Mahadi Sinambela--pengurus Golkar yang dikenal dekat dengan Akbar--bila melihat perkembangan di daerah-daerah, dukungan untuk Akbar jelas lebih besar ketimbang untuk beberapa calon lainnya. Akbar pun tak lagi menutup diri dari sejumlah dukungan itu. "Saya akan mencari waktu yang tepat untuk menjawab semua permintaan itu," ucap Akbar, kalem [baca: Akbar Menunggu Waktu Mencalonkan Diri Sebagai Presiden]. Jawaban itu, menurut seorang petinggi Golkar, adalah cara halus Akbar untuk mengatakan bahwa ia bersedia masuk bursa pencalonan itu. Padahal Akbar sudah siap maju.
Sinyal yang dikeluarkan Akbar jelas membuat kebat-kebit sejumlah capres lainnya. Cak Nur, misalnya. Dia menyatakan akan mundur dari pencalonan presiden pada konvensi jika Akbar ikut mendaftarkan diri [baca: Cak Nur Mungkin Mundur dari Konvensi]. Menurut Cak Nur, sesuai sistem konvensi yang ada di Amerika Serikat (AS), pengurus partai tidak boleh ikut konvensi. Protes serupa disampaikan pula oleh seorang capres lainnya, Sri Sultan HB X. Gubernur Daerah Istimewa Yogayakarta ini juga meminta Akbar Tandjung mundur dulu sebagai Ketua Umum Golkar jika ingin mendaftarkan diri [baca: Hamengkubuwono X: Akbar Harus Mundur].
Jangan sebut Akbar politisi piawai bila tak bisa menangkis serangan tersebut. Akbar pun mulai menunjukkan taringnya. Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menyatakan tetap akan mengikuti konvensi. Dia juga tak berniat mundur dari jabatan ketua umum Partai Golkar seperti yang diminta Nurcholish Madjid dan Sultan HB X. Menurut Akbar, partainya memberikan kesempatan yang sama terhadap semua tokoh yang mencalonkan diri sebagai presiden pada konvensi. "Partai Golkar tidak memaksakan kehendak, termasuk terhadap tokoh yang mau membatalkan diri sebagai capres pada konvensi," ungkap ketua DPR itu. Lebih jauh Akbar menandaskan, konvensi Golkar tak mengacu pada konvensi yang berlaku di AS, yang menegaskan konvensi hanya untuk menyeleksi capres tidak diikuti oleh pengurus partai [baca: Akbar Tandjung: Ketua Umum Bisa Mencalonkan Diri].
Jawaban Akbar jelas membuat Cak Nur semakin mengisyaratkan bakal batal mengikuti konvensi Partai Golongan Karya. Padahal kans cendekiawan muslim itu tergolong besar--hasil jajak pendapat Soegeng Sarjadi Syndicated yang diumumkan 23 Juli 2003 menunjukkan bahwa Nurcholish dinilai sebagai tokoh paling layak dicalonkan sebagai orang nomor satu di Indonesia dari Partai Golkar [baca: Cak Nur-Sri Sultan Kompetitor Megawati]. Kendati demikian, Cak Nur mengkhawatirkan akan terjadi kecurangan dalam konvensi yang bertujuan menjaring capres dari Partai Golkar itu. Anggota Tim Sukses Nurcholish, Sudirman Said, membenarkan adanya pertimbangan mereka batal mengikuti konvensi tersebut. Sudirman menegaskan, mereka meragukan konvensi bisa berlangsung secara jujur. Terutama soal rangkap jabatan antara ketua umum partai dan panitia konvensi yang dijabat Akbar Tandjung. Termasuk kemungkinan Akbar turut dalam konvensi [baca: Cak Nur Hampir Pasti Mundur].
Sebelumnya, keberatan senada dikemukakan Ketua DPP Partai Golkar Fahmi Idris. "Menurut tafsir saya, Bung Akbar memang tak boleh maju," kata Fahmi yang memang menjagokan Cak Nur. Fahmi mengatakan pula, bila Akbar mau maju, dia harus melepaskan atributnya sebagai ketua umum maupun panitia konvensi Partai Golkar. Sebab, jabatan rangkap itu dapat membuat konvensi menjadi tak fair atau adil [baca: Fahmi Idris: Akbar Tak Boleh Maju].
Aneh memang wasit atau pengawas boleh mengikuti pertandingan. Tapi, itulah penyakit lama Golkar. Namun, budaya politik Golkar itu tak mengejutkan pemerhati politik Denny J.A. Di mata Direktur Lembaga Survey Indonesia itu, konvensi Golkar memang menyimpang dari konvensi model AS. Pada akhirnya yang dicalonkan bukanlah untuk presiden, melainkan buat wakil presiden saja. Langkah politis ini demi menegakkan koalisi dan stabilitas politik.
Denny mengarisbawahi, langkah itu ditempuh Partai Beringin bukan karena sebagai parpol kurang percaya diri. Tapi, ini mungkin dibuat berdasarkan kalkulasi rasional yang matang dan hati-hati. Dengan kata lain, untuk kepentingan Partai Golkar sendiri dalam jangka panjangnya. Karena banyaknya kejutan yang mungkin terjadi, Denny menyarankan konvensi pemilihan capres dari Golkar harus dilihat sebagai sebuah eksperimen politik belaka.
Eksperimen politik atau sekadar mencari "deterjen" ampuh membersihkan "kotoran" yang melekat di tubuh Partai Golkar. Lihat saja nanti.(ANS)