Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi telah membatalkan rencana pinjaman utang sebesar Rp 1,2 triliun dari World Bank terkait proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Menurut Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan, langkah Jokowi ini sangat berbeda dengan kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut Dani, SBY kerap mempraktikkan konsep neoliberal yang bersikap kooperatif dengan pihak kreditor dan lebih ramah pada investor asing. SBY juga suka menumpuk utang negara, memberi konsesi-konsesi tambang mineral dan migas pada investor asing, serta tunduk pada Amerika Serikat, China, dan Uni Eropa untuk membuka pasar domestik.
"Bahkan SBY lebih suka mengurus partai dari pada rakyatnya yang terus menjadi korban dari agenda-agenda neoliberalnya," kata Dani di Jakarta, Senin (8/4/2013).
Karena itu, Dani menilai, kebijakan Jokowi yang menolak pinjaman utang dari World Bank harus menjadi mementum rakyat Indonesia untuk menegakkan kemandirian dan kedaulatan bangsa.
"Ini harus jadi momentum untuk mengoreksi kebijakan neoliberal yang bertentangan dengan cita-cita proklamasi dan konstitusi," tuturnya.
Dani menjelaskan, pengaturan ekonomi Indonesia tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan negara ini tidak menganut sistem ekonomi liberal. Selain itu, dengan sadar ingin membatasi pengaruh modal asing sebagai pelaku dominan dalam perekonomian nasional.
Atas dasar itu, lanjut Dani, harusnya menjadi alasan pemerintah mengambil alih penguasaan dan pengelolaan wilayah pertambangan mineral yang dikuasai Freeport, Newmont, Rio Tinto, Eramet, dan lain-lain, serta di wilayah pertambangan migas yang dikuasai Total seperti di Blok Mahakam, Chevron, Shell.
"Atau membatasi kepemilikan asing dalam sektor keuangan, seperti perbankan dan sektor pertanian," tukas Dani.(Ali)
Menurut Dani, SBY kerap mempraktikkan konsep neoliberal yang bersikap kooperatif dengan pihak kreditor dan lebih ramah pada investor asing. SBY juga suka menumpuk utang negara, memberi konsesi-konsesi tambang mineral dan migas pada investor asing, serta tunduk pada Amerika Serikat, China, dan Uni Eropa untuk membuka pasar domestik.
"Bahkan SBY lebih suka mengurus partai dari pada rakyatnya yang terus menjadi korban dari agenda-agenda neoliberalnya," kata Dani di Jakarta, Senin (8/4/2013).
Karena itu, Dani menilai, kebijakan Jokowi yang menolak pinjaman utang dari World Bank harus menjadi mementum rakyat Indonesia untuk menegakkan kemandirian dan kedaulatan bangsa.
"Ini harus jadi momentum untuk mengoreksi kebijakan neoliberal yang bertentangan dengan cita-cita proklamasi dan konstitusi," tuturnya.
Dani menjelaskan, pengaturan ekonomi Indonesia tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan negara ini tidak menganut sistem ekonomi liberal. Selain itu, dengan sadar ingin membatasi pengaruh modal asing sebagai pelaku dominan dalam perekonomian nasional.
Atas dasar itu, lanjut Dani, harusnya menjadi alasan pemerintah mengambil alih penguasaan dan pengelolaan wilayah pertambangan mineral yang dikuasai Freeport, Newmont, Rio Tinto, Eramet, dan lain-lain, serta di wilayah pertambangan migas yang dikuasai Total seperti di Blok Mahakam, Chevron, Shell.
"Atau membatasi kepemilikan asing dalam sektor keuangan, seperti perbankan dan sektor pertanian," tukas Dani.(Ali)
