Liputan6.com, Jakarta China menambah anggaran belanja pertahanannya sebesar 7,2% menjadi 1,67 triliun yuan pada tahun 2024 ini. Angka ini sama dengan anggaran pertahanan negara tersebut di 2023.
Laporan anggaran pertahanan China dirilis langsung Kementerian Keuangan saat pertemuan parlemen tahunan di Beijing, melansir laman CNBC, Selasa (5/3/2024).
Advertisement
Pengumuman anggaran militer tahun ini muncul di tengah kondisi beberapa jenderal dari Tentara Pembebasan Rakyat, termasuk Menteri Pertahanan sebelumnya, Li Shangfu, yang kehilangan posisi mereka di tengah-tengah penyelidikan antikorupsi oleh Presiden Xi Jinping pada tahun lalu.
Ekspansi anggaran militer China terus naik setiap tahunnya. Pada tahun lalu kenaikan sebesar 7,2%, sementara di 2022 sebesar 7,1% dan 2021 sebesar 6,8%. Sedangkan pada 2020 sebesar 6,6%. Tertinggi tercatat pada 2019 senilai 7,5%.
Anggaran militer resmi China adalah yang terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Meskipun beberapa perkiraan tidak resmi menunjukkan bahwa skala pengeluaran militer Beijing mungkin lebih besar daripada yang diklaim secara resmi.
Di sisi lain terkait pertahanan, China mempertahankan klaim atas Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri. Presiden Xi Jinping menganggap reunifikasi sebagai "keniscayaan sejarah".
Dalam laporan kerja pemerintah menegaska , Beijing bersumpah untuk "dengan tegas menentang kegiatan separatis yang bertujuan untuk 'kemerdekaan Taiwan' dan campur tangan pihak luar."
Dari pertempuran di perbatasan darat dengan India beberapa tahun yang lalu hingga konfrontasi di Laut Cina Selatan dengan negara-negara Asia Tenggara baru-baru ini, ketegangan telah meningkat antara Beijing dan negara-negara tetangganya.
Konflik dengan Filipina
Sebelumnya, Filipina menuduh penjaga pantai China melakukan "manuver berbahaya" yang menyebabkan tabrakan antara kapal Tiongkok dan salah satu kapalnya dalam perjalanan menuju Thomas Shoal Kedua di Laut Cina Selatan.
Ini bukan pertama kalinya kapal-kapal Tiongkok bertabrakan dengan kapal-kapal Filipina dalam misi pengiriman pasokan untuk pasukan yang ditempatkan di kapal perang tua yang dikandangkan Manila lebih dari satu dekade yang lalu.
Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag memutuskan pada tahun 2016 bahwa klaim Tiongkok atas sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan tidak memiliki dasar hukum internasional.Ini menjadi sebuah keputusan yang ditolak oleh Beijing.
Beijing juga tersinggung dengan latihan dan patroli bersama yang dilakukan AS dan kekuatan angkatan laut Barat lainnya dengan berbagai negara Asia di perairan internasional yang diklaim Beijing sebagai miliknya.
Advertisement
