Liputan6.com, Jakarta Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia (APKI) periode 2023-2026 resmi dilantik oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Pelantikan ini merupakan tindaklanjut dari Musyawarah Nasional (Munas) V APKI yang digelar pada September 2023 lalu.
Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang berharap agar pengurus APKI dapat berkontribusi bagi Kemnaker dalam menyusun, mengembangkan, mengevaluasi kebijakan, regulasi, serta program kegiatan instansi pembinaan.
Advertisement
“Karena itu, sangat penting bagi APKI untuk selalu bersinergi dan kolaborasi dengan instansi pembina tingkat pusat maupun daerah, serta seluruh mitra baik nasional dan internasional,” ujarnya.
Selain itu, Haiyani juga berharap agar APKI dapat membantu Ditjen Binwasnaker dan K3 selaku instansi pembina dalam mencapai salah satu dari 9 Lompatan Kemnaker, yakni reformasi pengawasan ketenagakerjan.
"Oleh karena itu, saya meminta APKI untuk belajar dan berkembang menjadi organisasi profesi yang profesional, kuat, mandiri, berdedikasi serta menjadi wadah komunikasi dan memiliki tujuan mewujudkan pengawas ketenagakerjaan yang andal, cerdas, kompeten, berintegritas, serta unggul agar menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang harmonis," ucapnya.
Tingkatkan Integritas
Haiyani mengatakan, agar DPP APKI dapat mencapai arah dan tujuan yang diharapkan, maka DPP APKI perlu menyusun program dalam meningkatkan integritas, pemahaman, maupun kapasitas peran pengawas ketenagakerjaan.
“Pesan saya, maksimalkan organisasi ini dan terus lakukan peningkatan kapasitas pengawas dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan dan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan,” katanya.
“Sekali lagi kami berharap APKI dapat melakukan kolaborasi dan koordinasi serta sinergi dengan seluruh unsur yang terlibat, baik antara DPP APKI dengan DPK dan DPD maupun stakeholder lainnya,” jelas Haiyani.
(*)
Advertisement
