Liputan6.com, Jakarta - Aliansi yang tergabung Rumah Kebangsaan Jawa Timur mengecam adanya aksi mahasiswa yang membagikan selebaran tolak pelanggar HAM dan politik dinasti di 800 kampus di 35 provinsi di Indonesia, termasuk di Jawa Timur (Jatim).
Mereka terdiri dari Sekertaris Jenderal Rumah Kebangsaan Jawa Timur dan juga Ketua DPD IMM Jatim Firdaus Suudi, Ketua PKC PMII Jatim Baijuri, Ketua BADKO HMI Jatim Ahmad Surya Hadi Kusuma, dan Ketua KMHDI Jatim Gede Shandy.
Advertisement
Lalu ada pula Ketua DPD GMKI Jatim Hizkia, Korda BEMSI Jatim Ahmad Roby Gunawan, Perwakilan BEM PTMI Jatim Fiqi, serta Perwakilan Kelompok DPD GMNI Jatim Dimas Irianda.
Menurut Sekjen Rumah Kebangsaan Firdaus Suudi, pihaknya menilai tindakan yang dilakukan mahasiswa tersebut merupakan kampanye hitam yang dapat meriusak kualitas demokrasi di Indonesia.
Dia menyebut, selaras dengan komitmen nilai kebangsaan,sebagai mahasiswa intelektual harus melawan semua praktik kampanye hitam dan provokasi. Sebab, kata Firdaus, kampanye hitam dan provokasi akan merusak hakikat demokrasi.
"Sebagai mahasiswa yang keritis, kami aktifis rumah kebangsaan bersepakat tolak sekaligus melawan semua bentuk narasi kampanye hitam yang menggaggu stabilitas politik nasional, karena kami yakin perbuatan tersebut akan memancing polarisasi di akar rumput, memecah belah, saling mengadu dan menyesatkan satu dengan yang lain," ujar Firdaus melalui keterangaan tertulis, Jumat (12/1/2024).
Permintaan Mahasiswa
Firdaus mengatakan, sejumlah aktivis yang tergabung di Rumah Kebangsaan tersebut menggaungkan demokrasi berjalan dengan aman, damai, jujur, sehingga melahirkan pemimpin yang bisa membawa indonesia ke jalan yang lebih baik.
"Maka dengan ini sekali lagi kami tegaskan blakc campaign inilah yg harus di amputasi karena sudah pasti disusupi dengan narasi provokatif yang menyasar titik emosional pemilih," tandas dia.
Firdaus menjabarkan, Aktivis Mahasiswa Rumah Kebangsaan menyampaikan pernyataan sikap berikut untuk Indonesia yang aman dan damai, yaitu:
1. Mengecam aksi sekelompok mahasiswa yang menyebarkan berita dan narasi hoax yang masuk kategori kampanye hitam.
2. Mendesak Bawaslu agar menyikapi aksi tersebut dengan melakukan langkah-langkah hukum berdasarkan Undang-Undang Pemilu.
3. Mengimbau kepada seluruh komponen mahasiswa sebagai kaum intelektual untuk tidak menghasut masyarakat dengan bentuk2 kampanye yang dapat mengganggu jalannya demokrasi yang bermartabat.
Advertisement
