Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja pemerintah pusat sampai Juli 2023 mencapai Rp 1.020,4 triliun atau sekitar 45,4 persen dari pagu anggaran.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi tersebut telah dinikmati oleh masyarakat. Dari total belanja pemerintah pusat terbagi menjadi dua bagian besar yakni untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 493 triliun dan belanja non K/L senilai Rp 527,4 triliun.
Advertisement
"Belanja non K/L yang isinya adalah untuk belanja subsidi kompensasi BBM (bahan bakar minyak) dan listrik, program kartu prakerja, serta subsidi pupuk dan juga untuk membayar pensiun," ujar Sri Mulyani, dalam acara APBN KiTa, Jakarta, Jumat (11/8/2023).
Bendahara negara itu, menyatakan bahwa total belanja Rp 1.020,4 triliun sedikit kontraksi dibandingkan belanja pemerintah pusat tahun 2022. "Jadi total dari belanja kita sedikit lebih rendah dibandingkan tahun lalu yaitu 1 persen lebih rendah," terang dia.
Dari Rp 1.020,4 triliun sebanyak Rp 562,6 triliun itu adalah belanja yang langsung diterima manfaatnya oleh rakyat baik dalam bentuk kartu sembako, program keluarga harapan, serta pelayanan kesehatan.
"Untuk program keluarga harapan ini Rp 14,9 triliun untuk 9,8 juta KPM (keluarga penerima manfaat). Selain itu mereka juga mendapatkan kartu sembako Rp 22,2 triliun untuk 18,7 triliun KPM. Ini jumlahnya lebih besar dari penerima kartu keluarga harapan," jelasnya.
Bayar Iuran BPJS Kesehatan
Selain mendapatkan PKH dan kartu sembako, kata Menkeu, kelompok rentan ini juga diberikan BPJS Kesehatan dengan iuran yang dibayarkan oleh APBN yaitu Rp 27 triliun untuk 96,7 juta peserta.
"Artinya setiap bulan APBN mengeluarkan Rp 3,9 triliun bagi 96,7 juta peserta yang tidak mampu. Sehingga apabila mereka sakit, mereka tetap bisa mendapatkan perlakuan dan pelayanan kesehatan tanpa mereka membayar. Itu adalah APBN yang hadir bagi kelompok yang paling rentan," imbuhnya.
Bantuan Pemerintah
Ani, sapaan akrab Menkeu menuturkan APBN juga hadir membantu kelompok-kelompok yang penting, seperti petani dengan memberikan bantuan benih, mulsa dan pupuk organik senilai Rp 463,7 miliar, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) Tp 250 miliar, dan bantuan ternak Rp 62,4 miliar. Serta bantuan benih ikan, kepiting dan udang Rp 19,2 miliar.
Di bidang pendidikan, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6,2 triliun untuk program Indonesia Pintar kepada 11,07 juta siswa. Kemudian, Rp 6,1 triliun untuk program KIP Kuliah kepada 718,7 ribu mahasiswa.
"Program Indonesia Pintar yaitu beasiswa bagi 11,07 juta siswa dari keluarga yang tidak mampu agar mereka tetap bisa sekolah dan tidak drop out. APBN juga membantu biaya operasi sekolah (BOS) sebesar Rp 7,1 triliun ini terutama dari Kementerian Agama dan bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) sebesar Rp 1,78 triliun untuk 197 PTN," katanya.
Sementara belanja lainnya dialokasikan untuk bantuan pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur sebesar Rp 73,1 triliun dan bantuan stimulan perumahan gempa Cianjur sebanyak Rp 1,22 triliun.
Advertisement
Dana Subsidi
Di sisi lain, untuk belanja non K/L, pemerintah menggelontorkan dana untuk subsidi dan kompensasi listrik sebesar Rp 48,5 triliun untuk 39,2 juta pelanggan. Lalu subsidi dan kompensasi BBM sebesar Rp 59,7 triliun untuk 8.654,2 ribu kilo liter (kl).
Selanjutnya, pemerintah sudah membayarkan subsidi LPG 3 kg sebesar Rp 37,7 triliun untuk 4 juta metrik ton (MT) dan subsidi perumahan Rp 452,9 miliar untuk 111 ribu uni serta kartu Prakerja sebesar Rp 2,5 triliun untuk 586,2 ribu peserta.
"Rp 562,6 triliun atau lebih dari 55 persen total belanja pemerintah pusat itu langsung dinikmati masyarakat," tambahnya.
Reporter: Siti Ayu Rachma
Sumber: Merdeka.com
