Rencana pungutan kepada pelaku industri keuangan termasuk perbankan dan konsultan pasar modal masih terus digodok Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pembahasan yang masih berjalan terutama perihal penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) yang akan menjadi landasan hukum untuk menjalankan pungutan tersebut.
Pembahasan yang masih berjalan terutama perihal penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) yang akan menjadi landasan hukum untuk menjalankan pungutan tersebut.
"Soal pungutan bagi pelaku industri keuangan masih dibahas, belum bisa diputuskan. Karena itu akan berbentuk suatu PP dan ini masih dalam proses," terang Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Nurhaida, Kamis (21/2/2103).
Menurutnya, kebutuhan untuk segera merealisasikan rencananya karena cukup mendesak, mengingat salah satu sumber pembiayaan OJK mengandalkan pungutan tersebut.
"Dari sisi kebutuhannya sangat segera. Tapi kan proses ada di Menteri Keuangan, jadi kalau PP belum selesai, pungutan tidak bisa dilakukan. Karena sumber pembiayaan OJK berasal dari APBN dan pungutan," urai dia.
Terkait besaran pungutan, Nurhaida belum bersedia berkomentar lebih jauh. Pasalnya, OJK tengah menyusun draft yang digunakan untuk meminta saran dari publik dan pelaku industri keuangan.
"Belum bisa berkomentar besarannya, karena ini masih dalam proses. Biarkan ada konsepnya dulu dalam bentuk draft final lalu nanti akan dimintai masukan dari publik dan pelaku, serta akhirnya difinalisasi," tukasnya. (Fik/Nur)