Liputan6.com, Jakarta Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meminta bantuan para kepala daerah untuk menjaga kenaikan harga bahan pangan menjelang bulan Ramadan. Mengingat selama musim libur natal dan tahun baru harga pangan bisa dikendalikan.
"Kalau nataru kemarin berhasil kita lewati dengan aman dan damai, tidak ada gejolak, maka untuk menghadapi puasa dan lebaran tentu peran Bapak-Ibu (harus) lebih baik lagi," kata Zulkifli dalam acara Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, dikutip Rabu, (18/1/2023).
Advertisement
Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan Pemda untuk mencegah kenaikan harga bahan pangan selama bulan puasa hingga lebaran. Pertama Zulkifli Hasan meminta Pemda mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengendalian inflasi.
"(Misalnya) pasar murah, operasi pasar, subsidi ongkos angkut dan pemantauan harga dan stok bahan pokok," kata Zulkifli.
Kedua, mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan dalam menjaga stok dan pasokan barang kebutuhan pokok. Ketiga mengintegrasikan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok di seluruh provinsi, kabupaten dan kota.
"Ini sebagai early warning system di daerah melalui SP2KP Kemendag," katanya.
Optimalkan Gerai Maritim
Pemda juga diminta mengoptimalkan gerai maritim yang bersinergi dengan tol laut, jembatan udara, dan subsidi angkutan barang di jalan untuk meningkatkan muatan baik berupa produk unggulan daerah. Berperan aktif dalam pembinaan dan pengembangan sistem resi gudang (SRG) dan pasar lelang komoditas (PLK)
Selain itu, Zulkifli meminta Pemda melakukan media birefing secara berkala kepada masyarakat untuk memberikan informasi bahwa pemerintah berkomitmen menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan.
"Mudah-mudahan bulan suci Ramadan dan lebaran bisa kita lalui dengan baik," pungkasnya.
Menhub Minta Pemda Maksimalkan Tol Laut dan Infrastruktur Transportasi
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta pemerintah daerah ikut berperan memanfaatkan sarana prasarana perhubungan. Termasuk juga dalam pengembangan infrastruktur transportasi.
Menurutnya, kolaborasi pemda sangat dibutuhkan agar manfaat dari infrastruktur dan layanan perhubungan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kolaborasi yang baik harus dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, hingga operasionalisasi sarana maupun prasarana transportasinya,” ujar Menhub Budi dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda, mengutip keterangan resmi, Selasa (17/1/2023).
Menhub Budi menyebut, sejumlah kolaborasi yang telah dilakukan bersama pemerintah daerah untuk mendukung program di sektor transportasi.
Diantaranya dukungan untuk meningkatkan muatan balik kapal tol laut, dukungan kebijakan block seat atau subsidi untuk keberlanjutan penerbangan di daerah, serta dukungan pengalokasian subsidi dalam penyediaan angkutan massal perkotaan dengan skema subsidi ataupun Buy the service, dan lain sebagainya.
“Tol laut yang semula hanya 29 titik, telah menjadi 39 titik, okupansinya sudah bagus dan harganya pun sudah turun. Kami terus mendorong pemerintah daerah untuk mengupayakan agar muatan balik tol laut ditambah, misalnya dengan membawa komoditas rumput laut atau ikan, sehingga harga dari tol laut bisa lebih ekonomis, dan kita bisa menambah titik-titik jangkauan tol laut itu sendiri,” jelasnya.
Pembebasan Lahan
Selain itu, dukungan penyediaan dan pembebasan lahan, penyediaan jalan akses, tata ruang, dan perizinan dari pemerintah daerah, menjadi kunci kelancaran pembangunan infrastruktur transportasi.
Lebih lanjut Menhub menjelaskan, kolaborasi perlu dilakukan untuk menghadapi salah satu tantangan yang perlu dihadapi bersama oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Yakni mengatasi keterbatasan APBN untuk mendanai berbagai kebutuhan pendanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu mencari pendanaan kreatif non APBN melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com