Liputan6.com, Jakarta Plt Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Eka Sastra menyebut kenaikan harga BBM yang diambil pemerintah sebagai langkah terakhirnya adalah keputusan yang tepat. Hal ini demi menjaga kredibilitas dan ketahanan fiskal Indonesia.
"Subsidi mengalami pembengkakan akibat harga minyak dan LPG yang banyak kita impor, ditambah dengan pelemahan kurs rupiah," ujar pengusaha itu dalam keterangan resmi, Minggu (4/9/2022).
Advertisement
Tetapi menurutnya, pemerintah harus mengkaji lebih dahulu apakah kenaikan harga BBM ini akan menimbulkan inflasi yang tinggi atau bahkan bertambahnya angka kemiskinan.
Meskipun demikian, pemerintah sudah mengantisipasi dengan memberikan bantalan ekonomi kepada masyarakat yang berdampak kepada kenaikan harga BBM.
Lanjut, Eka, program yang sudah direncanakan itu harus lebih dimatangkan dengan tingkat akurasi yang tinggi.
"Secara jangka panjang, upaya untuk meningkatkan kemandirian energi melalui penggunaan energi non fosil perlu kita percepat," saran Eka.
Saran ke Pemerintah
Pihaknya juga memberi saran yang berkaitan dengan upaya penghapusan kebijakan subsidi, alokasi anggaran subsidi BBM, mendorong produksi minyak bumi dan peningkatan ketahan energi. Pertama mengembalikan aturan penetapan harga BBM sesuai dengan formula sebagaimana diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.
"Selanjutnya, ketakutan harga BBM berfluktuasi sehingga menyumbang pada inflasi bisa dikurangkan, dana tabungan (semacam dana stabilisasi), on/off PPN atau pungutan khusus," jelas dia.
Harga jual eceran BBM ditetapkan berdasarkan formula perhitungan harga patokan yang, sederhana dan mencerminkan keadaan sebenarnya, memperkecil peluang manipulasi dan perburuan rente.
"Menggalakkan eksplorasi dan eksploitasi dengan rezim yang fleksibel. Mendorong percepatan pelaksanaan penggunaan sumber energi berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan memperhatikan perkembangan penggunaan kendaraan listrik," tambahnya.
Imbas Harga BBM Naik, Tarif Angkot di Kota Bogor Jadi Rp 5.000
Angkutan kota (Angkot) di Kota Bogor, Jawa Barat, mulai menyesuaikan tarif dengan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Tarif untuk penumpang umum jauh dekat naik menjadi menjadi Rp5.000. Sementara untuk pelajar tarif dikenakan menjadi Rp4.000.
"Sudah, tarif angkot naik sekitar 42 persen dari semula Rp3.500 menjadi Rp5.000. Untuk pelajar jadi Rp4.000," ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Eko Prabowo, Minggu (4/9/2022).
Menurutnya, penyesuaian ongkos angkot resmi diberlakukan setelah diumumkannya kenaikan harga Pertalite dan Solar per 3 September 2022 pukul 14.30 WIB.
"Jadi setelah harga BBM diumumkan naik, kami langsung ajukan penyesuaian tarif ke Pak Wali Kota," ujar Eko.
Meski Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang penyesuaian tarif dan sekarang masih sedang dalam proses, lanjut Eko, kenaikan ongkos angkot sudah bisa diterapkan. Hal ini untuk menghindari gejolak di lapangan.
"Sudah bisa. Salinan drafnya kan sudah ada. Sekarang sedang proses saja, tinggal ditandatangani saja," kata Eko.
Laporkan
Eko mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan ke Dinas Perhubungan Kota Bogor bila menemukan sopir menaikan tarif melebihi ketentuan yang berlaku.
"Laporkan saja lewat Instagram kami atau langsung ke kantor kami. Nanti kami juga akan meminta setiap pemilik memasang stiker tarif di setiap angkot," ucapnya.
Sementara itu, sopir angkot 09 jurusan Sukasari-Ciparigi, Indra Alkausar (45 ) berharap penumpang memaklumi bahwa kenaikan tarif ini merupakan penyesuaian harga.
“Kami juga dilema, ongkos ga naik bisa jebol setoran. Semoga (BBM) tidak naik-naik lagi, bukan cuma penumpang saja, semua kena dampaknya,” ungkap Indra.