Liputan6.com, Bogor - Kementerian PUPR menjalin kerja sama dengan Korea Selatan (Korsel) dalam membangun Ibu Kota Negara Nusantara. Alasannya, karena Korsel memiliki pengalaman dalam membangun ibu kota negara baru.
Diketahui, ibu kota Korsel saat ini adalah Seoul. Sementara, kota administratif lainnya yang secara de facto sebagai ibu kota kedua adalah Sejong.
Advertisement
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah menyebut pengalaman jadi alasan kuat kerja sama tersebut dijalin.
"Jadi Korea adalah mitra pembangunan kita, salah satu mitra pembangunan kita, dan korea punya pengalaman membangun ibu kota baru, kota administratif, Sejong itu salah satu kota yang di sebut smart city," katanya usai mengisi sambutan di Media Gathering PUPR di Bogor, seperti dikutip Kamis (24/3/2022).
"Tentu kita ingin melihat seperti apa, oleh karena itu dia menjadi partner diskusi kita," imbuh dia.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan pembahasan peningkatan kerja sama di bidang infrastruktur dengan Korea Selatan. Salah satunya terkait pengembangan proyek ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Terdapat tiga agenda dalam kesepakatan ini, meliputi pembahasan pembangunan Jembatan Batam-Bintan, pembentukan rencana dasar dan feasibility study (FS) untuk perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN) di IKN, dan pembahasan perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU) bantuan teknis Korea Selatan untuk perpindahan ibu kota.
Dua Skema
Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo mengatakan, pembahasan kerja sama bidang infrastruktur antara Pemerintah dan Korea Selatan ini bisa jadi komitmen bersama untuk sharing ilmu pengetahuan, terutama di bidang jembatan dan pengembangan IKN.
"Meskipun di tengah Pandemi Covid-19 dan ada beberapa program yang pelaksanaannya bergeser, kami harap kerjasama ini tetap bisa terlaksana dengan baik," ujar Wamen Wempi dalam keterangan tertulis, Selasa (22/3/2022).
Rencana pendanaan proyek terdiri dari dua skema yakni dukungan pemerintah melalui loan dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan model Minimum Revenue Guarantee (MRG).
Status Jembatan Batam-Bintan saat ini dalam tahap studi kelayakan, pembebasan lahan, izin lingkungan, penyiapan dokumen lelang dan penyampaian readiness criteria kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Target penyelesaian pekerjaan tersebut Maret 2022.
Jembatan Batam-Bintan merupakan proyek jembatan bentang panjang dengan teknologi cable stayed dan nantinya akan menjadi jalan tol. Total panjang jembatan dan tol yakni 14,74 km.
Advertisement
