Liputan6.com, Jakarta - Kementerian keuangan dan Bank Sentral India (RBI) setuju dengan aturan kripto baru yang dibingkai dalam proposal anggaran. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman, Senin waktu setempat.
"RBI dan pemerintah ada diskusi sedang berlangsung. Diskusi anggaran mereka sedang berlangsung dan akan terus berlanjut," kata Sitharaman pada konferensi pers setelah berpidato di dewan pusat RBI, seperti dikutip dari CoinDesk, Selasa (22/2/2022).
"Dan semua keputusan sedang diambil, jelas, karena sangat serius, ini adalah mata uang digital dari bank sentral. dari beberapa jenis, dari beberapa bentuk, beberapa warna, beberapa deskripsi. Jadi jelas kami berdua sudah cukup berkonsultasi," lanjutnya.
Baca Juga
Advertisement
Aturan kripto baru di India, diharapkan akan diresmikan pada Maret 2022, berdasarkan pengumuman pada acara pidato anggaran tahunan 1 Februari lalu.
Peraturan tersebut termasuk pajak 30 persen atas pendapatan apa pun dari transfer aset digital virtual, kerangka waktu untuk memperkenalkan rupee digital (mata uang digital bank sentral versi India) pada April 2023 dan pajak 1 persen pada setiap transaksi kripto.
Sebelumnya ada perbedaan pendapat antara Menteri Keuangan India dan bank sentral mengenai peraturan kripto di India. Sitharaman kemudian mengkhawatirkan perbedaan pendapat antara bank sentral dan kementerian.
Dia menambahkan, keduanya telah menghormati pernyataan masing-masing pihak, juga mengetahui apa yang harus dilakukan dengan prioritas masing-masing dan demi kepentingan bangsa.
Hingga saat ini, Sitharaman menuturkan tidak ada konflik atau perselisihan terjadi di antara kedua lembaga tersebut, justru keduanya tengah mencari kesepakatan untuk langkah yang diambil.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Ancaman bagi Stabilitas Keuangan
Sebelumnya, Gubernur Reserve Bank of India (RBI), Shaktikanta Das mengatakan selama konferensi pers Kamis, cryptocurrency adalah ancaman utama bagi stabilitas makro ekonomi dan keuangan India.
“Cryptocurrency pribadi, atau nama apa pun yang Anda sebut, merupakan ancaman besar bagi stabilitas makroekonomi dan stabilitas keuangan kami,” kata Das, seperti dikutip dari Bitcoin.com, ditulis Minggu, 20 Februari 2022.
Dia menuturkan, setiap cryptocurrency dengan properti seperti mata uang akan merusak kemampuan RBI untuk menangani masalah stabilitas keuangan dan ekonomi makro.
Gubernur bank sentral itu melanjutkan untuk memperingatkan investor tentang risiko berinvestasi dalam cryptocurrency. Investor dalam cryptocurrency harus ingat bahwa mereka berinvestasi dengan risiko mereka sendiri. Mereka juga harus ingat bahwa cryptocurrency tidak memiliki dasar.
Das mencatat posisi RBI sangat jelas pada kripto. Dia mengatakan, pada awal Januari, cryptocurrency rentan terhadap penipuan dan volatilitas harga yang ekstrem, mengingat sifatnya yang sangat spekulatif.
"Kekhawatiran jangka panjang terkait dengan manajemen aliran modal, stabilitas keuangan dan ekonomi, transmisi kebijakan moneter, dan substitusi mata uang," jelas Das.
Pada Desember tahun lalu, RBI mendesak pemerintah India untuk sepenuhnya melarang cryptocurrency. Namun, pemerintah masih berkonsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menghasilkan kebijakan kripto yang tepat.
Sementara itu, saat ini RBI sedang mengerjakan mata uang digital bank sentral (CBDC), yaitu rupee digital. Menteri keuangan India, Nirmala Sitharaman, mengumumkan minggu lalu dalam pidato anggarannya bahwa rupee digital akan diterbitkan pada tahun keuangan 2022-2023.
Advertisement
