Liputan6.com, Mamuju Wakil Gubernur Sulawesi Barat Enny Anggraeny Anwar menegaskan, Sulbar mempunyai komitmen untuk bebas stunting. Hal ini disampaikan Enny saat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).
"Provinsi Sulawesi Barat memiliki angka prevalensi stunting di atas rata-rata nasional sekitar 40,38 persen. Ini menduduki peringkat kedua setelah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain itu, angka kematian bayi dan ibu melahirkan masih sangat tinggi," terang Enny di Desa Kalukku Barat, Kabupaten Mamuju pada Kamis, 18 November 2021.
"Sehingga perlu percepatan dalam penanganan masalah-masalah stunting. Karena penting tidak hanya menyerang anak, tetapi juga menghambat perkembangan. Masih perlu ditingkatkan begitu pula dengan program dan prioritas harus disinergikan, diperlukan komitmen yang besar dan semua pihak baik dari pemerintah pusat sampai ke keluarga."
Baca Juga
Advertisement
Lebih lanjut Enny mengatakan, dalam upaya percepatan penurunan stunting perlu kolaborasi bersama. Upaya ini juga meredam potensi angka penambahan stunting.
"Ini menjadi salah satu bukti bahwa memiliki perhatian dan komitmen yang sangat besar untuk menangani stunting. Oleh karena itu, Pemerintah Sulawesi Barat telah melakukan beberapa langkah strategis untuk mengantisipasi kenaikan," katanya.
"Penting dipandang masa pandemi ini antara lain. Pertama, kembali mengaktifkan posyandu bidan dan tokoh masyarakat dan imbauan selalu menerapkan protokol kesehatan melakukan sosialisasi pengaturan jarak kelahiran melalui empat, yakni, Terlalu banyak dan terlalu dekat."
Pendampingan Keluarga Percepat Penurunan Stunting
Menurut Enny Anggraeny, Provinsi Sulbar telah melakukan berbagai upaya percepatan penurunan stunting. Seperti kembali mengaktifkan posyandu melalui kader PKK, melakukan sosialisasi pengaturan jarak kelahiran melalui empat terlalu terlalu muda, tua, banyak dan terlalu dekat.
Kemudian melakukan pendampingan pada keluarga yang memiliki anak stunting dan yang berisiko stunting.
"Lalu ada yang melakukan pendampingan terhadap keluarga stunting dan keluarga yang berisiko tinggi Provinsi bawah berdasarkan hasil komunikasi lewat informasi, maka terbentuklah komitmen,"terang Enny.
"Alhamdulillah, semua menginginkan Sulawesi Barat menuju bebas stunting. Nanti kita harus bekerja bersama-sama dengan satu tujuan, Sulawesi Barat yang maju dan bebas stunting."
Advertisement
