Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Ikatan Sarjana Olahraga Republik Indonesia (ISORI), Prof Syahrial Bakhtiar angkat bicara atas sanksi Badan Anti Doping Dunia atau WADA terhadap Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI). Syahrial sangat prihatin dengan kejadian ini dan mendukung rencana Menpora Zainudin Amali membawa ke jalur hukum.
Seperti diketahui Menpora langsung bergerak cepat membentuk satgas Percepatan pencabutan sanski WADA setelah bendera Merah Putih tak bisa berkibar saat Indonesia juara Thomas Cup 2020. Satgas dibentuk untuk mempercepat solusi terhadap sanksi dan menginvestigasi mengapa ini bisa terjadi.
Advertisement
Jika dari hasil investigasi ditemukan bukti pelanggaran administrasi bahkan undang-undang, pemerintah akan menyeret si penyebab ke jalur hukum. "Kami akan serius menangani ini. Pihak yang menjadi penyebab mungkin bisa dibawa ke jalur hukum," ujar Menpora beberapa waktu lalu.
Langkah tegas Menpora ini didukung penuh ISORI. Pasalnya mereka mencium aroma tak sedap atas jatuhnya sanksi dari WADA kepada LADI.
"Kami prihatin adanya pihak-pihak yang memberikan komentar memperkeruh keadaan padahal mereka sebenarnya belum mengetahui secara jelas dan pasti penyebab WADA memberikan sanksi terhadap LADI. Kita kan semua sudah mengetahui untuk menyelesaikan masalah ini Menpora Amali telah membentuk Tim Akselerasi dan Investigasi untuk menyelesaikan sanksi WADA," kata Syahrial Bakhtiar kepada wartawan Rabu (20/10/2021).
"ISORI mendukung niat Menpora Amali membawa persoalan sanksi doping tersebut ke jalur hukum apalagi kami mencium ada bau tidak sedap di balik sanksi WADA terhadap LADI. Agar akar pemasalahanya terang benderang. Dugaan kami ada oknum yang sengaja mencoba mencari sesuatu, antara lain keuntungan di balik semua ini. Dan, saya heran sampai ada yang tega mengorbankan kepentingan negara," jelas Syahrial Bakhtiar.
LADI
WADA menyatakan LADI menjadi salah satu dari tiga badan anti-doping negara (NADO) yang dinyatakan tidak patuh dalam menjalankan Kode Anti-Doping pada awal Oktober lalu yang berimbas terhadap penangguhan hak-hak Indonesia di kancah event internasional. Makanya, kata Syahrial Bakhtiar, memang tepat kemenpora membentuk Tim Khusus Akselerasi dan Investigasi untuk mengetahui mengapa hal ini bisa terjadi.