Liputan6.com, Jakarta: Hari ini, Ahad (22/12), bertepatan dengan peringatan Hari Ibu yang ke-74. Kendati demikian, sepanjang 2002, perjuangan kaum perempuan Indonesia dipandang masih buram. Terutama dalam bidang pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Hal ini dikemukakan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Nursjahbani Katjasungkana di Jakarta.
Nursjahbani menyontohkan mengenai insiden pengusiran paksa ratusan ribu tenaga kerja Indonesia yang sebagian besar wanita dari Malaysia atau dikenal sebagai peristiwa Nunukan. Hal yang patut disayangkan, menurut Nursjahbani, pemerintah dinilai lambat karena tak mempercepat ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya. Namun, pemerintah justru mengeluarkan kebijakan yang mengizinkan sejumlah pengerah tenaga kerja memungut biaya kepada calon TKI [baca: Yang Tak Putus Dirundung Malang].
Selain masalah TKI yang memprihatinkan, Nursjahbani menambahkan, jumlah imbang antara laki-laki dan perempuan dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan juga belum tercapai. Buktinya, Presiden Megawati Sukarnoputri dan DPR telah menolak usulan meningkatkan jumlah perwakilan perempuan di lembaga pengambilan keputusan meski kehadiran wanita belum tentu ikut memperjuangkan hak-hak kaumnya [baca: Tuntutan Kesetaraan Gender Terganjal di Era Otda].
Pandangan senada juga dilontarkan seorang ibu rumah tangga bernama Rini. Dalam kacamata dia, sangat ironis, Indonesia yang dipimpin oleh presiden berjenis kelamin perempuan, tapi tak mengeluarkan kebijakan yang berperspektif gender.
Kekhawatiran Nursjahbani pun semakin besar. Bahkan, dia memprediksikan perhatian terhadap kaum perempuan bakal semakin terabaikan pada 2003. Ini mengingat perhatian di level pemerintah dan elite politik hanya akan bertumpu pada persiapan Pemilihan Umum 2004. Lantaran itulah, Nursjahbani menyerukan agar kaum perempuan perlu menyatukan suara untuk memperjuangkan hak-hak secara bersama-sama.
Sekadar diketahui, peringatan Hari Ibu tak dapat dipisahkan dari Kongres Perempoean Indonesia I pada 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta. Melalui kongres tersebut perempuan Indonesia bertekad bersatu-padu untuk turut berjuang mewujudkan Indonesia yang merdeka. Mereka juga bercita-cita meningkatkan harkat dan martabat perempuan Indonesia menjadi wanita yang maju. Kini, cita-cita luhur tersebut perlu tindakan nyata dan bukan sekadar memperingati. Dengan begitu, potret suram kaum perempuan cepat dibenahi.(ANS/Sella Wangkar dan Effendi Kassah)
Nursjahbani menyontohkan mengenai insiden pengusiran paksa ratusan ribu tenaga kerja Indonesia yang sebagian besar wanita dari Malaysia atau dikenal sebagai peristiwa Nunukan. Hal yang patut disayangkan, menurut Nursjahbani, pemerintah dinilai lambat karena tak mempercepat ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya. Namun, pemerintah justru mengeluarkan kebijakan yang mengizinkan sejumlah pengerah tenaga kerja memungut biaya kepada calon TKI [baca: Yang Tak Putus Dirundung Malang].
Selain masalah TKI yang memprihatinkan, Nursjahbani menambahkan, jumlah imbang antara laki-laki dan perempuan dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan juga belum tercapai. Buktinya, Presiden Megawati Sukarnoputri dan DPR telah menolak usulan meningkatkan jumlah perwakilan perempuan di lembaga pengambilan keputusan meski kehadiran wanita belum tentu ikut memperjuangkan hak-hak kaumnya [baca: Tuntutan Kesetaraan Gender Terganjal di Era Otda].
Pandangan senada juga dilontarkan seorang ibu rumah tangga bernama Rini. Dalam kacamata dia, sangat ironis, Indonesia yang dipimpin oleh presiden berjenis kelamin perempuan, tapi tak mengeluarkan kebijakan yang berperspektif gender.
Kekhawatiran Nursjahbani pun semakin besar. Bahkan, dia memprediksikan perhatian terhadap kaum perempuan bakal semakin terabaikan pada 2003. Ini mengingat perhatian di level pemerintah dan elite politik hanya akan bertumpu pada persiapan Pemilihan Umum 2004. Lantaran itulah, Nursjahbani menyerukan agar kaum perempuan perlu menyatukan suara untuk memperjuangkan hak-hak secara bersama-sama.
Sekadar diketahui, peringatan Hari Ibu tak dapat dipisahkan dari Kongres Perempoean Indonesia I pada 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta. Melalui kongres tersebut perempuan Indonesia bertekad bersatu-padu untuk turut berjuang mewujudkan Indonesia yang merdeka. Mereka juga bercita-cita meningkatkan harkat dan martabat perempuan Indonesia menjadi wanita yang maju. Kini, cita-cita luhur tersebut perlu tindakan nyata dan bukan sekadar memperingati. Dengan begitu, potret suram kaum perempuan cepat dibenahi.(ANS/Sella Wangkar dan Effendi Kassah)