Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik Djuni Thamrin menyatakan, sosok kapolri baru mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pendekatan profesional, beretika, mengoyomi dan berintegritas.
Djuni menyatakan, Indonesia bukan negara agama, tapi negara beragama. Sehingga yang penting adalah menjaga agar kehidupan warga yang beragama dapat harmonis, saling menghormati dan menghargai.
Advertisement
"Hak setiap warga negara untuk menjalankan ibadah secara bebas dan tidak terancam oleh apapun. Kapolri sebagai Kepala Kepolisian harus netral dan profesional. Kapolri tidak boleh memihak pada mayoritas dan harus melindungi minoritas," ujarnya Selasa, (13/1/2021).
Sebagai warga negara, dia berharap, Kapolri baru nantinya harus dapat membawa institusi kepolisian menyongsong era kempetisi global dengan memacu semua anggota kepolisian enguasai ilmu, teknologi dan seluruh alat bantu yang dapat mencegah terjadinya tindak kriminalitas yang semakin rumit.
"Persaingan teknologi dan ancaman pandemi Covid-19 tidak dapat didekati lagi dengan pertimbangan lama yakni status sosial, keterwakilan demografis dan mayoritas etnik/agama apalagi orientasi politik. Kapolri yang profesional yang mempunyai track record yang baik sangat diperlukan untuk membantu Presiden membangun dan membawa negara ini keluar dari ancaman disintegrasi," terangnya.
Berwibawa tapi Tidak Menakutkan
dia berharap Kapolri baru nantinya adalah sosok yang berwibawa tetapi tidak menakutkan. Kapolri yang dapat menyelesaikan semua potensi ancaman keamanan dengan mengoptimalkan segenap keahlian dan dukungan ilmu Pengetahuan.
Itulah harapan dan suara rakyat yang mengharapkan adanya keamanan dan ketentraman hidup berbangsa dan bernegara.
Advertisement
