Terlibat Kasus Pencabulan Anak, Mendagri Berhentikan Plt Bupati Buton Utara

Liputan6.com, Jakarta - Kemendagri dibawah kepemimpinan Tito Karnavian disebutkan, memberhentikan sementara Plt Bupati Buton Utara, Ramadio, yang berurusan dengan hukum, di mana diduga melakukan pencabulan.

"Menteri Dalam Negeri Mengambil keputusan tegas memberhentikan sementara Ramadio sebagai PLT Bupati Buton Utara, hal itu dilakukan sesuai usulan Gubernur Sulawesi Tenggara karena kasus dugaan pencabulan anak," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, dalam keterangannya, Jumat (2/10/2020).

Menurut dia, Ramadio diancam hukuman paling singkat 5 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar akibat perbuatannya. Akmal menjelaskan, hal ini berdasarkan surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam surat tertanggal 30 September 2020, yang menyatakan, Ramadio diduga melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Karenanya, berdasarkan pasal Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Hal inilah yang dipilih Kemendagri.

"Keputusan pemberhentian sementara dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Buton Utara, sampai proses hukum yang bersangkutan selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap," ungkap Amal.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: