Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengandalkan wisatawan lokal atau turis lokal untuk mendorong kembali sektor pariwisata di Indonesia. Sebelumnya atau sebelum pandemi Corona Covis-19, pemerintah banyak mengandalkan wisatawan mancanegara
"Belum ada kepastian dari wisatawan mancanegara, oleh karena itu kita fokus di wisatawan nusantara," kata Direktur Pemasaran Pariwisata Regional I, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Vinsensius Jemadu, dalam Talk Show Info Corona bertajuk 'Wisata Aman Covid-19' di Graha BNPB, Jakarta Timur, Minggu (19/7/2020).
Advertisement
Vinsensius mengatakan tahun lalu ada pergerakan wisata dari turis lokal sebanyak 300 ribu orang. Namun dia bersyukur karena sebenarnya potensinya masih sangat besar, Hal tersebut berdasarkan jumlah penduduk Indonesia yang mencpaai di 260 juta orang.
"Kita bersyukur penduduk kita yang 260 juta orang ini juga menjadi potensi wisatawan nusantara," kata dia.
Untuk itu, saat ini pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membangun kepercayaan agar masyarakat kembali berwisata. Sebab saat ini masyarakat kehilangan kepercayaan pada sejumlah destinasi wisata.
Akibatnya mereka enggan berwisata di masa pandemi. Padahal Pemerintah telah membuat pedoman aman berwisata selama pandemi.
"Pak Menteri sudah mencanangkan kampanye pariwisata Indonesia Care atau disingkat I Do Care," katanya.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Keluhan Pengusaha: Industri Pariwisata Dibiarkan Cari Selamat Sendiri-Sendiri
Sebelumnya, Wakil Ketua Kadin Bidang Pariwisata, Kosmian Pudjiadi mengatakan pemerintah mengabaikan pemulihan ekonomi sektor pariwisata di Indonesia.
Kondisi ini sangat jauh berbeda dengan negara lain yang memprioritaskan industri pariwisata untuk diselamatkan. Mengingat industri ini merupakan ujung tombak ekonomi sebuah negara.
BACA JUGA
"Di Indonesia sepertinya industri pariwisata dibiarkan cari selamat sendiri-sendiri, self herb immune," kata Kosmian dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) bersama Komisi X, DPR-RI secara virtual, Jakarta, pada Selasa 14 Juli 2020.
Kosmian menuturkan sampai saat ini hampir tidak ada stimulus atau bantuan langsung dari pemerintah pusat atau daerah di bidang pariwisata. Terbukti dari penyerapan anggaran penanganan Covid-19 yang dianggarkan Rp 690 triliun, ternyata penyerapannya sangat minim. Padahal pandemi corona di Indonesia sudah berlangsung selama 3 bulan.
Bantuan yang diberikan pemerintah hanya terbatas dari bank yang terpaksa memberikan relaksasi kredit macet. Bagi pelaku usaha pariwisata, pembayaran utang walaupun sudah di relaksasi juga tetap sulit.
"Karena tidak ada penghasilan namun biaya overhead masih berjalan," ungkap Kosmian.
Advertisement
Butuh Stimulus
Pelaku usaha membutuhkan stimulus dana untuk bisa membayar kewajiban selama pendapatan minim. Di sisi lain bank belum bisa memberikan dana jika tidak mendapatkan suntikan dana dari pemerintah. Sebab, bank juga mengalami kesulitan cash flow.
Kata Kosmian, jika hal ini tetap berlangsung, dikhawatirkan sampai akhir tahun hampir semua pelaku usaha bakal gulung tikar. Dibutuhkan waktu yang lebih lama agar para pelaku usaha kembali bangkit seperti sedia kala.
Untuk itu diperlukan berbagai kebijakan stimulus dari pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi di bidang pariwisata. Beberapa diantaranya yaitu stimulus pendanaan, stimulus buyout hotel rooms melalui MICE pemerintah di daerah wisata.
Industri Pariwisata juga membutuhkan stimulus promosi acara pariwisata dan paket insentif. Stimulus pengurangan biaya rutin dan overhead. Stimulus peraturan dan perizinan.
Kemudian diperlukan juga stimulus akses dan biasa perjalanan. Serta stimulus cara menanggulangi penyebaran virus corona.
