Liputan6.com, Jakarta - Imam Nahrawi dituntut 10 tahun penjara atas kasus suap dana hibah KONI dari pemerintah melalui Kemenpora.
Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga meminta hakim mencabut hak politik Imam Nahrawi setelah 5 tahun menjalani masa pidana pokok.
Advertisement
Mereka meyakini mantan menteri olahraga (Menpora) itu secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi suap Rp 11,5 miliar bersama mantan asisten pribadinya, Miftahul Ulum.
Mantan Menpora Imam Nahrawi juga dinilai telah menerima gratifikasi.
"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Imam Nahrawi untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 19.154.203.882," ujar jaksa KPK Ronald Worotikan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (12/6/2020).
Dia lantas mengajukan pleidoi atas tuntutan jaksa tersebut, Jumat (19/6/2020).
Pada nota pembelaannya, Imam merasa dikorbankan. Dia kemudian berusaha menjelaskan sejumlah aliran dana dalam kasus itu, termasuk menyebut penerimaan uang oleh mantan pebulu tangkis Taufik Hidayat.
Imam Nahrawi juga mengajukan diri sebagai justice collaborator. Berikut sederet pembelaan Imam Nahrawi dalam pleidoinya:
Singgung Kembali soal Taufik Hidayat
Imam Nahrawi sebut Taufik Hidayat pernah menerima uang Rp 7 miliar dan Rp 800 juta. Uang tersebut untuk pengurusan perkara di Kejaksaan Agung.
"Untuk pengurusan perkara di Kejaksaan Agung," ungkap Imam saat membacakan pleidoi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat, 19 Juni 2020.
Imam tak merinci lebih jauh terkait penerimaan Rp 7,8 miliar oleh Taufik. Menurut dia, dirinya sudah menyampaikan hal tersebut kepada penyidik. Namun Imam heran hal tersebut tak diungkap lebih jauh oleh penyidik.
"Entah ke mana dan mengapa itu hilang tanpa kejelasan. Itu hilang seolah-olah tenggelam, entah mengapa dan ke mana," kata Imam.
Imam mengatakan seharusnya Taufik juga harus dijerat sebagai tersangka. Apalagi, Taufik sudah mengakui sebagai perantara.
Dengan pengakuannya tersebut, Imam menyebut sejatinya pihak lembaga antirasuah bisa menjerat Taufik Hidayat. Imam mempertanyakan cara pandang yang digunakan lembaga antikorupsi untuk menjerat seorang sebagai tersangka.
"Seharusnya bila ini dipaksakan menjadi perkara suap, secara logika Taufik Hidayat juga menjadi tersangka suap sebagai perantara, tidak pandang beliau mengerti atau tidak uang itu harus diapakan dan dikemanakan," kata Imam.