Liputan6.com, Jakarta - Alih-alih tanggap tarhadap penyebaran covid-19, kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) justru munculkan masalah baru. Sebelunya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghimbau masyarkaat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah guna mencegah penyebaran Corona Virus Diseases (covid-19).
Anggota Dewan Penasihat Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), Tutum Rahanta mengungkapkan, munculnya permasalahan baru antara lain terkait dengan sektor-sektor yang bersifat non-administratif, seperti industri dan produksi. Dimana dalam prosesnya tidak dapat dilakukan dengan bekerja dari rumah.
Advertisement
"Ada yang bisa, ada yang tidak bisa dilakukan. Jadi kalau yang bisa mingkin yang sifatnya lebih ke administrasi ya. Kalau produksinya kan nggak mungkin, alat-alatnya di industrinya," ujar kepada Liputan6.com, Senin (16/3/2020).
Untuk itu, menurutnya pemerintah seharusnya juga menyiapkan solusi seiring dengan diterbtkannya kebijakan kerja dari rumah.
“Yang saya harapkan adalah pemerintah saat mengeluarkan kebijakan juga disertai solusi. Seperti di Italy, seperti di Wuhan, langsung diisolasi semua. Tapi mereka mempunyai solusi. Nah kita (pemerintah Indonesia) menegeluarkan aturan, himbauan, belum ada solusi,” lanjutnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Masyarakay yang Rentan Terkena Dampak
Lebih jauh, Tutum menyayangkan tidak adanya solusi bagi orang-orang dengan penghasilan yang tidak tetap. Menurutnya, dengan kebijakan pengurangan aktifitas di luar ruangan, orang-orang yang penghasilan sehari-harinya mengandalkan keramaian rentan terkena dampak lebih serius.
“Makanya harus ada solusi. Ada nggak solusi pemerintah mengeluarkan himbauan itu? Ya, bikin dapur umum, bantuan sosial kepada orang-ornag yang tidak berpenghasilan tetap,” ujarnya.
Tutum juga mencontohkan, kalau di China jika seseorang tidak mendapakan makanan, maka boleh ambil di area-area yang sudah ada dapur umumnya. Kemudian jika tidak memecat karyawan selama masa lockdoen, maka akan mendapatkan subsidi untuk gaji karyawan dari pemerintah.
Terakhir, Tutum juga menyinggung jika pemerintah tidak mampu memberikan solusi secepatnya, setidaknya bisa dibuat regulasi terkait sektor-sektor yang terdampak dari pembatasan aktifitas di luar ruangan.
“Kalau nggak mampu dengan uang, harusnya dengan aturan. Aturan juga uang loh! Contoh, sementara ini tidak perlu mungut pajak-pajak tertentu (atau) diberikan kebebasan gitu,” sentilnya di akhir wawancara.
Advertisement
