Liputan6.com, Malang: Sejumlah warga pasien gagal ginjal beramai-ramai mendatangi kantor Bupati Kabupaten Malang. Namun tak satu pun pejabat yang mau menemui mereka. Tak berhasil menemui pejabat pemerintah daerah, warga yang tertatih-tatih itu pun bergeser menuju kantor DPRD.
Ketika di kantor DPRD, warga pasien gagal ginjal pun harus menunggu lama meski akhirnya ditemui anggota dewan. Keluhan warga hanya ditampung karena wakil dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menolak hadir.
Keluh kesah warga terjadi akibat mereka mengalami pelayanan buruk dari RS Saiful Anwar, Malang. Warga penderita gagal ginjal ini merupakan pengguna Jaminan Kesehatan Daerah atau Jamkesda.
Para pasien pengguna Jamkesda, Selasa (3/7) harus antre panjang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dari Rumah Sakit Saiful Anwar. Pihak rumah sakit menghentikan pelayanan Jamkesda terhadap pasien dari Kabupaten Malang akibat jatah Jamkesda dari Provinsi Jawa Timur sudah habis.
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menghentikan program pelayanannya karena Pemkab Malang telah menunggak pembayaran biaya kesehatan hingga Rp 10 miliar. Akibat dari penghentian tersebut, mulai 1 Juli para pasien yang biasanya menggunakan Jamkesda beralih ke layanan umum dan harus mengeluarkan biaya sendiri.
Salah seorang pasien gagal ginjal, Suryo Mulyono yang harus rutin melakukan cuci darah dua kali seminggu di RS Syaiful Anwar hanya bisa meratapi nasibnya karena pemerintah daerah tak mempedulikannya. (Vin)
Ketika di kantor DPRD, warga pasien gagal ginjal pun harus menunggu lama meski akhirnya ditemui anggota dewan. Keluhan warga hanya ditampung karena wakil dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menolak hadir.
Keluh kesah warga terjadi akibat mereka mengalami pelayanan buruk dari RS Saiful Anwar, Malang. Warga penderita gagal ginjal ini merupakan pengguna Jaminan Kesehatan Daerah atau Jamkesda.
Para pasien pengguna Jamkesda, Selasa (3/7) harus antre panjang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dari Rumah Sakit Saiful Anwar. Pihak rumah sakit menghentikan pelayanan Jamkesda terhadap pasien dari Kabupaten Malang akibat jatah Jamkesda dari Provinsi Jawa Timur sudah habis.
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menghentikan program pelayanannya karena Pemkab Malang telah menunggak pembayaran biaya kesehatan hingga Rp 10 miliar. Akibat dari penghentian tersebut, mulai 1 Juli para pasien yang biasanya menggunakan Jamkesda beralih ke layanan umum dan harus mengeluarkan biaya sendiri.
Salah seorang pasien gagal ginjal, Suryo Mulyono yang harus rutin melakukan cuci darah dua kali seminggu di RS Syaiful Anwar hanya bisa meratapi nasibnya karena pemerintah daerah tak mempedulikannya. (Vin)