Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meluncurkan Buku Putih (White Book) berjudul “Indonesia Digital for Future Economy & Inclusive Urban Transformation”.
Hal ini bertujuan untuk mencapai target untuk masuk jajaran 10 besar negara di dunia dengan perekonomian terbesar pada 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045, di mana Indonesia diproyeksikan akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-4 dunia.
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan, disusunnya buku putih ini merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam sebuah sinergi yang diharapkan akan menjadi dasar dalam mengarahkan kebijakan pemerintah untuk mendorong pemerataan dan seluruh manfaat dalam pembangunan, khususnya ekonomi digital yang inklusif, adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Baca Juga
Advertisement
“Digitalisasi telah menimbulkan perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, sejalan dengan perkembangan internet yang pesat,” katanya di acara yang diselenggarakan The Ritz Carlton Hotel – Pacific Place, Jakarta, Senin (23/12).
Buku ini juga merefleksikan potensi dan tantangan, status terkini serta usulan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan Indonesia Digital menuju suksesnya transformasi ekonomi bangsa dan inklusivitas urban di masa depan.
Dia menjelaskan di era revolusi industri 4.0 Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal dengan kecepatan tinggi dibutuhkan untuk menghubungkan infrastruktur ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI) dan kawasan pariwisata, serta UMKM. Selain itu, dengan penggunaan TIK akan menimbulkan efisiensi tinggi dalam menghubungkan Sabang sampai Merauke.
“Apalagi salah satu proyek strategis nasional (PSN) yaitu Palapa Ring telah selesai pada tahun ini dengan metode KPBU. Dari 223 PSN, diperkirakan akan terselesaikan 91 proyek sampa akhir tahun ini, dan ditargetkan selesai hingga 141 PSN di tahun depan,” ujarnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Rencana Pemindahan Ibu Kota
Sejalan dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru ke Provinsi Kalimantan Timur, diharapkan buku putih ini bisa memberikan gambaran awal kemampuan digital lintas sektor pemerintahan untuk aplikasi layanan publik utama seperti kependudukan, kesehatan, logistik dan perhubungan, manajemen risiko bencana, serta layanan finansial.
Di samping itu, beberapa acuan standar pita lebar (Broadband Standard Recommendation), ketentuan/kebutuhan kinerja (performance requirements) untuk high data rate, dan strategi ITU 2020-2023 diharapkan dapat memberikan gambaran kebutuhan awal pemindahan IKN berbasis TIK.
Dalam kesempatan serupa, Asisten Deputi Telematika dan Utilitas Kemenko Perekonomian Eddy Satriya menambahkan, arah kebijakan strategis yang disampaikan dalam buku putih tersebut menekankan pada pembangunan dan pemerataan infrastruktur digital untuk memacu tumbuhnya inovasi pada industri vertikal kreatif, serta pengembangan sumber daya di bidang TIK yang andal.
Sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi digital terbesar di kawasan Asia Tengara, Indonesia diperkirakan akan menanggguk pemasukan dari ekonomi Internet hingga USD 40 miliar di 2019, dengan rata-rata pertumbuhan diperkirakan mencapai 49 persen per tahunnya. Dengan jumlah pengguna Internet yang mencapai 171 juta jiwa di 2019 (Survei APJII Indonesian Internet 2019), Indonesia juga menjadi negara terdepan dalam hal penetrasi digital di kawasan ini.
Advertisement
Kebutuhan Konektivitas Teknologi
Kebutuhan konektivitas teknologi broadband terkini seperti 5G, layanan wireless broadband di rumah-rumah dan UMKM, serta penggelaran fiber optik teknologi yang kokoh menjadi fondasi paling esensial dalam merancang pembangunan infrastruktur digital.
“Ini juga akan menjadi motor penggerak utama terjadinya digitalisasi yang mendorong tumbuhnya inklusivitas dan memupus kesenjangan digital di tanah air, efisiensi di segala sektor, serta inovasi-inovasi baru, sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo untuk pembangunan berkelanjutan,” tutur Eddy.
Buku putih diharapkan dapat berkontribusi dalam mempercepat tersusunnya kebijakan dan regulasi yang efektif dan efisien seperti dalam menyiapkan penggantian Undang-Undang (UU) No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan beberapa Peraturan Pemerintah (PP) yang sudah ketinggalan zaman. “Juga dapat menjadi bahan riset untuk pengembangan telematika ke depannya,” ujarnya.
Buku Putih ini berisikan 6 (enam) bab yang terdiri dari:
(1) Digital Economy Outlook;
(2) Building Indonesia Digital;
(3) Connectivity, ICT Infrastructure, and Big Data;
(4) Regulation and Ecosystem;
(5) Indonesia Sector Digitization; serta
(6) Summary and Recommendation.
Reporter: Yayu Agustini Rahayu
Sumber: Merdeka.com
