Liputan6.com, Nairobi - Pada 12 Desember 1963, Kenya mendeklarasikan kemerdekaannya dari Inggris. Bangsa Afrika Timur itu dibebaskan dari penindas kolonialnya, namun perjuangannya untuk demokrasi masih jauh dari selesai.
Satu dekade sebelumnya, pada tahun 1952, sebuah pemberontakan yang dikenal dengan Pemberontakan Mau Mau telah mengguncang koloni Inggris. Inggris tidak hanya menghabiskan sekitar £ 55 juta untuk menekan pemberontakan, mereka juga melakukan pembantaian warga sipil, memaksa beberapa ratus ribu orang Kenya ke kamp konsentrasi, dan menangguhkan kebebasan sipil di beberapa kota.
Advertisement
Perang pun berakhir dengan pemenjaraan dan eksekusi banyak pemberontak, tetapi Inggris juga memahami bahwa segala sesuatunya telah berubah secara permanen. Demikian dikutip dari History.com, Rabu (11/12/2019).
Pemerintah kolonial memperkenalkan reformasi yang memudahkan warga Kenya untuk memiliki tanah dan menanam kopi, tanaman penghasil uang utama yang sebelumnya disediakan untuk para pemukim Eropa. Warga Kenya juga diizinkan untuk dipilih sebagai anggota Dewan Legislatif mulai tahun 1957.
Dengan gerakan nasionalis yang meluas di wilayah tersebut dan dengan Inggris tidak lagi mampu secara finansial atau militer mempertahankan kekaisarannya, pemerintah Inggris dan perwakilan dari gerakan kemerdekaan Kenya bertemu pada 1960 untuk bernegosiasi terkait kemerdekaan.
Perjanjian tersebut menyerukan Dewan Legislatif dengan 66 kursi, dengan 33 kursi disediakan untuk warga kulit hitam Kenya dan 20 kursi untuk kelompok etnis lainnya.
Jomo Kenyatta, seorang mantan pemimpin Uni Nasional Afrika Kenya yang Inggris telah dipenjara atas tuduhan palsu setelah Pemberontakan Mau Mau, dilantik sebagai Perdana Menteri Kenya pada 1 Juni 1963, dalam persiapan untuk transisi menuju kemerdekaan. Bendera negara baru dimodelkan dengan bendera Union dan menampilkan perisai Masai di tengahnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Masalah Masih Berlanjut Setelah Merdeka
Masalah Kenya tidak berakhir sampai kemerdekaan.
Pertempuran dengan pemberontak etnis Somalia di utara berlanjut dari masa kemerdekaan hingga tahun 1969, dan Kenyatta melembagakan pemerintahan satu partai, memimpin pemerintahan yang korup dan otokratis hingga kematiannya pada tahun 1978.
Pertanyaan tentang keadilan pemilihannya terus mengganggu negara itu, yang melembagakan konstitusi baru pada 2010.
Putra Kenyatta, Uhuru, kemudian menjadi presiden sejak 2013.
Advertisement
