Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, penjajakan kerjasama pembangunan kilang Cilacap antara Pertamina dan Saudi Aramco sudah menemui titik cerah.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, pembangunan kilang merupakan program prioritas. Untuk diketahui, salah satu proyek kilang yang sedang digarap adalah kilang Cilacap. Proyek tersebut dilaksanakan Pertamina dengan menggandeng Saudi Aramco.
"Kilang yang prioriitas. Ningkatin produksi minyak dan gas," kata Arifin, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa (19/11/2019).
Baca Juga
Advertisement
Menurut Arifin, saat ini penjajakan kerjasama antara Pertamina dan Saudi Aramco sudah mulai menemui titik cerah, dia pun memastikan dalam waktu kedepan akan ada kemajuan dalam kerjasama tersebut.
Untuk diketahui, saat ini kerjasama Pertamina dan Saudi Aramco masih menunggu perhitungan aset yang dimiliki Pertamina yang digunakan untuk kilang Cilacap.
"Mudah-mudahan dalam waktu dekat udah mulai titik cerah. Tunggu aja beberapa waktu ke depan," tuturnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Garap Proyek Kilang Lain
Dikesempatan yang sama, Pelaksana tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan pilihan jika penjajakan kerjasama tersebut menemui jalan buntu yaitu dengan menawarkan Saudi Aramco untuk menggarap proyek kilang lain.
"Pokoknya ada beberapa alternatif. Penawaran kepada Aramco. Melihat hasil itu valuasi aset. Kalau itu deal ya jalan. Kalau itu gak deal ada penawaran bangun di wilayah lain," tandasnya.
Perkembangan kerjasama PT Pertamina (Persero) dengan Saudi Aramco dalam membangun Kilang Cilacap memasuki babak melibatkan reputable Financial Advisor, dalam rangka finalisasi valuasi dan skema kerjasama. Hal ini untuk menjamin kerjasama pengembangan Kilang Cilacap, akan menguntungkan bagi kedua belah pihak.
Rencana awal perjanjian pembentukan perusahaan patungan antara Pertamina dengan Saudi Aramco akan berakhir di akhir Juni 2019. Namun dengan kesepakatan ini, diperpanjang sampai akhir September 2019.
Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah akan membentuk Tim gabungan dari Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Pertamina. Dalam melaksanakan tugasnya, tim tersebut akan didampingi oleh BPKP dan Jamdatun untuk memastikan seluruh proses yang dijalankan sesuai dengan aspek GCG dan peraturan perundangan yang berlaku.
Advertisement
