Liputan6.com, Jakarta - Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyatakan, pihaknya tetap menjalin hubungan baik dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang kini telah diangkat menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Hidayat mengatakan, saat menghadiri pelantikan kabinet Indonesia Maju, ia bahkan bercakap-cakap dengan Prabowo. Kepada Hidayat, Prabowo bahkan meminta agar PKS tidak melupakan hubungan baiknya dengan Gerindra.
Advertisement
"Beliau menyampaikan kepada saya terima kasih, dan jangan lupakan kawan lama. Ya saya jawab iya lah kita semua kawan lama yang akan terus bersama-sama," kata Hidayat di komplek Parlemen, Jakarta Rabu (23/10/2019).
Sekalipun Gerindra dan PKS pernah berkoalisi dalam kontestasi Pilpres 2019, dan Gerindra telah memutuskan bergabung dengan pemerintahan, Hidayat menegaskan partainya tidak berdiri sendiri sebagai oposisi pemerintah. Terbukti, PAN dan Partai Demokrat tidak bergabung dalam kabinet Indonesia Maju.
Penegasan tersebut bahkan telah disampaikan sebelum Jokowi mensortir para kandidat calon menteri.
Ia mengatakan agar seluruh pihak tidak mendikotomi posisi partai politik baik di luar atau pun di dalam pemerintahan
"Jangan ada dikotomi, seolah di dalam kabinet membangun di luar kabinet tidak membangun. Di mana pun kita berada, kita bangun bangsa melalui fungsi dan kewenangan yang kita miliki," ujarnya.
Doakan Jadi Menteri Terbaik
Selain itu, sebagai mantan mitra posisi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun mendoakan agar Prabowo jadi menteri terbaik.
"(PKS) mendoakan (Prabowo) yang terbaik dan mampu menjadi menteri terbaik," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera lewat pesan singkat, Rabu (23/10/2019).
PKS juga memberikan tiga catatan untuk pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin kedepan. Yaitu fokus ekonomi, konsolidasi demokrasi dan pemberantasan korupsi.
"Ekonomi memastikan neraca perdagangan membaik dengan tingkat ekspor yang tinggi didukung industrialisasi yang kuat bersamaan dengan perbaikan reformasi perpajakan," imbuhnya.
Kemudian, untuk konsolidasi demokrasi, pemerintah harus merapihkan paket Revisi Undang-Undang Politik. Yaitu Undang-Undang Partai Politik, Pemilu dan Pilkada, ditambah deregulasi masif serta perbaikan pelaksanaan konsep desentralisasi.
"Untuk pemberantasan korupsi penguatan KPK dan sinergi dengan penegak hukum bersamaan dengan perbaikan etika dan moral penegak hukum," pungkas Mardani.
Sumber: Merdeka.com
Reporter: Yunita Amalia
Advertisement
