Liputan6.com, Jakarta - Depertemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sofyan mengungkapkan bahwa Menteri Sekertaris Negara (Mensesneg) Pratikno telah mengundang petinggi PKS untuk bertemu dengan Presiden Jokowi.
Menurut Pipin, undangan itu disampaikan Pratikno kepada Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW).
"Jadi saat bertemu lalu, Pak Pratikno menyamperin Pak HNW untuk mengatakan kapan PKS bersedia bertemu," kata Pipin di kawasan Pancoran, Jakarta, Kamis (17/10/2019).
Pipin mengatakan, petinggi partainya meminta penundaan bertemu Jokowi. PKS meminta, agar pertemuan itu digelar usai Jokowi dilantik pada 20 Oktober 2019 nanti.
"Karena bagi kami lebih menghargai kerja keras Bu Irma (Nasdem), Bang Erico (PDIP) yang telah dan teman-teman koalisi pendukung Pak Jokowi untuk silahkan membagi-bagi kue kekuasaan itu," ucap Pipin diikuti dengan gelak tawa.
Baca Juga
Advertisement
Pipin khawatir, pertemuan antara petinggi PKS dan Jokowi sebelum pelantikan presiden nantinya dikaitkan dengan bagi-bagi kekuasaan. Pipin memastikan bahwa posisi partainya tetap berada di luar pemerintahan pada periode 2019-2024.
"Karena kami khawatir dimaknai pertemuan Jokowi-PKS tadi dimaknai ada deal-deal tertentu. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi tapi PKS memilih jalan demokrasi di luar pemerintah," tambah dia.
* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS
Saksikan video pilihan berikut ini:
Tidak Tergoda
Sebelumnya, PKS mengaku, tidak tidak tergoda masuk pemerintahan. Meskipun, jika nantinya Gerindra dan Demokrat bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini mengatakan, baginya, PKS lebih objektif dalam memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan bangsa jika tetap berada di luar pemerintahan.
"PKS akan lebih leluasa, terhormat, bermartabat, dan objektif dalam menawarkan perspektif dan alternatif solusi kebangsaan jika tetap berada di luar pemerintahan. Oleh karena itu, insya Allah PKS komitmen tetap berada di luar pemerintahan," kata Jazuli di Jakarta, Sabtu 12 Oktober 2019.
Menurutnya, PKS tidak ingin masuk kabinet karena ingin menghormati partai-partai yang sudah berjuang memenangkan Jokowi-Maruf Amin. Serta ingin memaksimalkan peran parlemen dalam hal check and balances sesuai konstitusi.
"Lagipula, kami merasa tetap di Pemerintahan Republik Indonesia karena PKS punya kader-kader terbaik yang menjadi gubernur dan bupati/walikota. Di situ PKS hadir dan memberikan cinta dan pengabdian untuk Indonesia," kata Jazuli.
Meski begitu, kata Jazuli, komunikasi atau silaturahim antar elit politik seperti Jokowi dan Prabowo tidak mesti langsung dimaknai sebagai bagi-bagi kekuasaan. Sehingga, elit politik diharapkan terus berdiskusi solusi-solusi untuk rakyat.
Advertisement
