Liputan6.com, Jakarta - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Choirul Anam menyebut Tim Hukum Nasional yang dibentuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mirip Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pada masa Orde Baru.
"Ini kayak Pangkopkamtib zamannya Soeharto," kata Choirul saat jumpa pers Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Mei 2019.
Advertisement
Pasalnya, pembentukan tim hukum nasional itu tak masuk akal karena tujuannya mengkaji ucapan tokoh pascapemilu 2019. Menurutnya, cukup institusi kepolisian yang menindak jika memang ada ucapan tokoh yang mengarah pada ancaman kedaulatan negara.
"Agar semuanya terajut kembali. Soal ada satu-dua tokoh yang diduga melanggar hukum, ya urusan polisi," tegasnya.
Maka dari itu, pembentukan tim harus dievaluasi supaya kondisi politik semakin kondusif. Sebaiknya, tim ini cukup dibentuk langsung di bawah Kapolri sesuai tugas kepolisian.
"Ada baiknya tim ini dievaluasi ulang. Kalau memang dibentuk ulang, ya di bawah kepolisian, bukan menteri," imbuhnya.
Intervensi Penegak Hukum
Menurutnya, pembentukan tim tersebut justru dikhawatirkan mengintervensi penegakan hukum di Indonesia. Mestinya, kata Choirul, Wiranto lebih pandai mendinginkan suasana politik.
"Harusnya (Wiranto) mengadakan buka puasa bersama dengan para tokoh agar suasananya dingin, siapapun dia bagian dari anak bangsa. Itu persoalannya, itu yang gak dilakukan, malah ngancem," tandasnya.
Reporter: Muhammad Genantan Saputra
Sumber: Merdeka
Advertisement
