Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Jakarta Humphrey Djemat, menyayangkan alasan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak memberikan izin acara Deklarasi Roemah Joeang Prabowo-Sandi di Kantor PPP Yogyakarta yang sedianya digelar, Minggu (24/02/2019).
Humprey menilai, alasan Polda DIY yang mempermasalahkan keabsahan kepengurusan DPW PPP di bawahnya terlalu mengada-ada. Padahal sekretariat tersebut sudah ada dipihaknya.
Advertisement
"Bukankah tugas pihak keamanan untuk menjaga ketertiban kalau ada pihak luar yang memprovokasi selama acara berlangsung. Ini malah mengada-ada bahkan alasan lokasi acara dekat kantor PDIP, kan aneh," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (23/2/2019).
"Saya rasa, alasanya adalah karena PPP Yogyakarta ini terkenal sangat militan mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga dan menentang penzaliman yang telah dilakukan penguasa terhadap PPP," imbuh dia.
Humprey menganggap, polisi tidak netral dan terkesan membela penguasa lantaran tak memberi izin deklarasi tersebut. "Ini merupakan bentuk kesewenang-wenangan dari penguasa dan bersifat otoriter," ujarnya.
Humphrey juga meyakini, pelarangan deklarasi tersebut adalah bentuk kekhawatiran menurunnya dukungan terhadap paslon 01 di Yogyakarta. "Karena kami khususnya PPP Yogyakarta adalah militan mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga," tegasnya.
Polda Yogyakarta tidak memberikan izin terkait acara deklarasi tersebut. Alasannya, lokasi Sekretariat DPW PPP yang akan dijadikan tempat deklarasi masih dalam sengketa antara dua kubu di PPP.
Selain itu, polisi juga mempertimbangkan lokasi acara yang berdekatan dengan Kantor PDIP, sehingga rawan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Reporter: Muhammad Genantan Saputra
Saksikan video pilihan berikut ini:
