Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut pembangunan saat pemerintahan Jokowi-JK, adalah yang paling progresif pasca reformasi. Karenanya, Golkar total mendukung Jokowi-Ma'ruf di periode kedua demi target perekonomian Indonesia lebih baik lagi.
"Pasca reformasi sampai hari ini, testimoni kami, pemerintahan yang pembangunannya progresif adalah pemerintahan Pak Jokowi. Oleh karena itu kita dorong seluruhnya kita akan berjuang untuk memenangkan Pak Jokowi," ujar Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (14/2/2019).
Advertisement
Bagi Partai Golkar, lanjut Airlangga, Indonesia tengah berada dalam pergaulan perekonomian dunia dengan target capaian 16 besar. Karenanya, lewat program Jokowi, "Making Indonesia 4.0" objektifnya target tersebut bisa tercapai di tahun 2030.
"Tentunya kita sangat mendorong itu, oleh karena itu bagi Indonesia yang paling penting adalah rakyat sejahtera, Indonesia maju," jelas Airlangga.
Airlangga menambahkan, demi mendukung capaian target tersebut, beberapa indikator harus dipenuhi, seperti ketersediaan pangan lewat sembako murah, infrastruktur yang baik untuk mempermurah distribusi dari logistik, dan ketersediaan bahan baku ramah lingkungan yang berkelanjutan.
"Jadi kita ketahui persoalan mendasar, dari pangan kita mulai dari farm (pertanian) sampai ke konsumen. Kalau distribusi dan transportasinya murah, sesuai dengan program kerja Partai Golkar, ya kita mendapatkan sembako yang murah, jadi itu yang sudah digariskan dalam perjuangan kami," Airlangga menandasi.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Apresiasi dari Aktivis Lingkungan untuk Jokowi
Sementara, aktivis lingkungan menilai Jokowi berkomitmen untuk menjaga dan mengelola Sumber Daya Alam (SDA) untuk kepentingan masyarakat dan bukan koorporasi. Hal ini dibuktikan langsung oleh Jokowi sebagai Presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 tahun 2018.
Aktivis lingkungan sekaligus mantan Deputi Lingkungan Walhi, Ridha Saleh mengatakan, sepanjang pemerintahan Jokowi, sebanyak 94 ribu hektar tanah yang diberikan kepada masyarakat yang disertai sertifikat melalui program tora.
"Di rezim (Jokowi) ini, baru kali ini sepanjang rezim mengeluarkan Perpres tentang agraria dan telah membagi dan memberikan sertifikat Tanah yang diberikan Jokowi kepada masyarat dalam rangka program tora," kata Ridha dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (14/2/2019).
Selain itu, mantan Komisioner Komnas HAM ini mengungkapkan, ada tiga hal yang dilakukan Jokowi terhadap ekonomi politik lingkungan dan SDA untuk kepentingan masyarakat. Pertama, telah memberikan akses masyarakat terhadap SDA, kedua mengeluarkan Perpres Nomor 86 tahun 2018 dan ketiga kedaulatan pengelolaan SDA.
Meski ketiga hal tersebut belum bisa terealisasi sepenuhnya, namun ada niat dalam pemerintahan Jokowi untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri. Dan hal ini berbeda dengan rezim-rezim sebelumnya.
"Walaupun belum penuhi target tapi ada niat untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan diera Jokowi ini ada upaya negara untuk mengembalikan kedaulatan negera dan memutus intervensi global dan koorporasi.
"Bahwa pemerintahan Jokowi ingin mau menjalankan pasal 33 secara sungguh sungguh. Kekayaan alam dikuasi oleh negara. Tapi filosofi dalam sda meberikan kemakruran rakyat," ucapnya.
Reporter: Nur Habibie
Sumber: Merdeka