Liputan6.com, Jakarta - Politikus Partai Berkarya Rahmat menilai pasangan Prabowo-Sandiaga cukup kompak di penampilan debat perdana pilpres, Kamis 17 Januari lalu.
"Debat harus ada kekuatan pikiran spontan mendukung sikap pro dan kontra. Bukan hanya kekuatan pikiran spontan capres yang dilihat rakyat, tapi peran cawapres penting pula sebagai wakil dalam pembagian tugas-tugas penting saat Presiden berhalangan," ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin (21/1/2019).
Advertisement
Ketua Umum Pengurus Besar Pengusaha Berkarya menambahkan, di debat tersebut pasangan Jokowi-Mar'uf Amin seolah-olah bicara tidak spontan. Narasi setiap ucapannya seakan-akan telah di program dengan advance text yang telah disusun dan disusupi pikiran orang lain.
"Maka rakyat perlu tahu siapa dalang penyusunnya. Karena rakyat tidak perlu capres-cawapres boneka yang dengan mudah disuruh-suruh atau diatur-atur," ungkapnya.
Hal ini juga penting bagi cawapres yang harus sama pintarnya dengan capres karena dia harus selalu siap menggantikan di setiap saat. Seperti BJ Habibie ataupun Megawati Soekarnoputri dulu.
"Dalam debat perdana kita bisa melihat dengan jelas kekurangan Ma'ruf Amin dibandingkan Sandiaga Uno. Walau Sandi lebih muda, tapi di atas podium dia mampu bersikap arif dan bijaksana. Sehingga saya melihat dia sudah paham dan cocok menjadi Wapres mendampingi Prabowo nantinya," ulasnya.
Pertanyakan Janji Lama
Menanggapi lontaran Jokowi tentang capres yang tidak merasa punya beban masa lalu, Rahmat mengakui ada benarnya. Tapi ucapan itu menurutnya juga berlaku untuk Prabowo-Sandi. Di mana masa lalu Prabowo-Sandi bukan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang dilantik dan disumpah.
"Di sini Jokowi bermain terminologi karena masa lalunya adalah sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sedangkan masa kininya adalah sebagai incumbent. Namun timsesnya lupa bahwa janji-janji yang dilontarkan Jokowi timbul saat belum dilantik sebagai Presiden, sehingga dapat ditafsirkan sebagai janji masa lalunya sebagai Gubernur DKI juncto Capres 2014," jelas caleg Partai Berkarya Dapil Sumsel II itu.
Oleh karenanya MPR atas nama rakyat berhak mempertanyakan realisasi janji-janji lama tersebut pada Laporan Pertanggungjawaban Jokowi (akuntabilitas).
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
