Liputan6.com, Jakarta - Beredar kabar puluhan karyawan PT Istaka Karya (Persero) yang menjadi korban pembunuhan di Ditrik Yall, Kabupaten Nduga, Papua, tidak menerima santunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Akan tetapi kabar tersebut ditepis oleh pihak Istaka Karya.
Corporate Secretary Istaka Karya Yudi Kristanto memastikan seluruh karyawan berada di bawah naungan perusahaan telah terdaftar dan terlindungi oleh fasilitas BPJS Ketenagakerjaan.
"Pekerja Istaka pasti terdaftar pada BPJS, saya bisa pastikan," Kata Yudi kepada Merdeka.com, Sabtu (8/12/2018).
Baca Juga
Advertisement
Sementara itu, untuk pekerja proyek dia menyatakan akan memastikan apakah sudah didaftarkan ke BPJS atau belum.
"Kalau untuk pekerja proyek, saya sedang cek dahulu ke proyek apakah sudah didaftarkan atau belum," dia menambahkan.
Kendati demikian, apapun yang terjadi, Yudi menegaskan pihak Istaka Karya tidak mungkin akan lepas tangan begitu saja terhadap semua korban.
"Terlepas dari itu semua, Istaka tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan dan membayarkan hak-hak para korban. Itu komitmen dari direksi," tegasnya.
Dia berharap isu korban tidak menerima santunan dari BPJS tidak akan menjadi polemik negatif yang meluas di masyarakat. "Jangan sampai hal ini menjadi polemik, biarkan kami selesaikan dengan baik," tutupnya.
Reporter : Yayu Agustini Rahayu
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Kata BPJS Ketenagakerjaan
Sebelumnya, diberitakan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memastikan puluhan karyawan PT Istaka Karya yang menjadi korban pembunuh di Ditrik Yall, Kabupaten Nduga, Papua, tidak menerima santunan BPJS Ketenagakerjaan.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jayapura Adventua Edison mengatakan kepastian itu disebabkan hingga kini belum ditemukan data keikutsertaan karyawan PT Istaka di data BPJS Ketenagakerjaan.
Adventua mengatakan sesaat setelah adanya kepastian jumlah karyawan perusahaan yang mengerjakan pembangunan jembatan, pihaknya berupaya menghubungi perwakilan perusahaan di Wamena, namun hingga saat ini belum ada data yang diserahkan.
"Kami sangat menyayangkan, karena akibatnya karyawan tidak terlindungi dan keluarga tidak menerima santunan," kata Edison seperti ditulis Antara, Sabtu (8/12/2018).
Baca Juga
Advertisement
