Liputan6.com, Jakarta: Sekitar 300 buruh PT Catur Putra Surya Surabaya berunjuk rasa ke Komisi E DPRD Jawa Timur, di Surabaya, Selasa (14/11) siang. Aksi itu terpaksa ditempuh setelah aksi mogok yang mereka gelar selama enam hari tidak meluluhkan perasaan manajemen perusahaan tersebut. Mereka menuntut tambahan uang makan dan transpor yang sebelumnya Rp 1.000 menjadi Rp 2.500.
Manajemen dan buruh PT CPS agaknya tak putus dirundung berita. Perusahaan jam tersebut pernah menjadi pemberitaan sekitar tujuh tahun silam. Kasus itu mencuat setelah Marsinah, salah seorang buruh dibunuh gara-gara demontrasi menuntut keadilan di PT CPS. Aksi serupa kembali mengguncang perusahaan itu dan para buruh tak lupa mengusung poster bergambar Marsinah.
Sebelum ke DPRD tingkat I Jawa Timur, para buruh juga telah mengadukan kasus tersebut kepada DPRD tingkat II Sidoarjo. Sehubungan dengan itu, DPRD juga telah mengimbau manajemen perusahaan tersebut. Sayangnya, Direktur CPS Yudi Susanto tampak enggan memenuhi panggilan itu. Alhasil, Yudi Susanto bersama stafnya baru datang ke Komisi E DPRD Jawa Timur baru, bersamaan dengan aksi para buruh.
Parahnya, pertemuan manajemen CPS dan DPRD itu tak berhasil menghasilkan keputusan. Manajemen tetap menolak tuntutan para buruh dengan alasan pailit. Sementara, para anggota Komisi E DPRD pun tampak tidak terlalu ngotot. Mereka hanya meminta manajemen CPS menyerahkan hasil audit keuangan perusahaan. Sementara, nasib para buruh tetap mengambang.(YYT/Hasan Sentot dan Joko Sulistyohady)
Manajemen dan buruh PT CPS agaknya tak putus dirundung berita. Perusahaan jam tersebut pernah menjadi pemberitaan sekitar tujuh tahun silam. Kasus itu mencuat setelah Marsinah, salah seorang buruh dibunuh gara-gara demontrasi menuntut keadilan di PT CPS. Aksi serupa kembali mengguncang perusahaan itu dan para buruh tak lupa mengusung poster bergambar Marsinah.
Sebelum ke DPRD tingkat I Jawa Timur, para buruh juga telah mengadukan kasus tersebut kepada DPRD tingkat II Sidoarjo. Sehubungan dengan itu, DPRD juga telah mengimbau manajemen perusahaan tersebut. Sayangnya, Direktur CPS Yudi Susanto tampak enggan memenuhi panggilan itu. Alhasil, Yudi Susanto bersama stafnya baru datang ke Komisi E DPRD Jawa Timur baru, bersamaan dengan aksi para buruh.
Parahnya, pertemuan manajemen CPS dan DPRD itu tak berhasil menghasilkan keputusan. Manajemen tetap menolak tuntutan para buruh dengan alasan pailit. Sementara, para anggota Komisi E DPRD pun tampak tidak terlalu ngotot. Mereka hanya meminta manajemen CPS menyerahkan hasil audit keuangan perusahaan. Sementara, nasib para buruh tetap mengambang.(YYT/Hasan Sentot dan Joko Sulistyohady)