Liputan6.com, Jakarta: Tiada musuh kekal dalam dunia politik, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Pemeo ini mungkin tepat untuk menggambarkan restu Presiden Megawati Sukarnoputri yang juga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kepada Sutiyoso. Dengan restu tersebut, mantan Panglima Daerah Militer Jaya ini diperkirakan bakal mulus terpilih kembali sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta untuk kedua kali--periode 2002-2007. Padahal, sejumlah kalangan meragukan integritas jenderal purnawirawan berbintang tiga tersebut. Soalnya, dia diduga terlibat penyerangan Kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, 27 Juli 1996 [baca: Sutiyoso, Zacky dan Hamami Nata Resmi Tersangka].
Restu tersebut mencuat saat rapat Dewan Pimpinan Pusat PDI-P di kediaman dinas Presiden Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakpus, Selasa pekan silam. Selepas pertemuan tadi, Wakil Sekretaris DPP PDI-P Pramono Anung mengungkapkan, mereka memutuskan mencalonkan kembali Sutiyoso sebagai Gubernur DKI. Bang Yos--sapaan akrab Sutiyoso--dianggap mampu untuk memimpin Ibu Kota, meski diduga terlibat Kasus 27 Juli. "Kasus hukum Sutiyoso terpisah dari pencalonannya," ucap Pramono [baca: Pramono: Presiden Berencana Mengefektifkan Kabinet, Bukan Reshuffle ].
Anehnya, Ketua DPP PDI-P Roy B.B. Janis yang turut meramaikan bursa Gubernur DKI justru tak menghadiri dalam rapat kali ini. Kabarnya, bekas Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI-P Jakarta itu sedang berada di Australia. Sedangkan Ketua DPP PDI-P Jakarta Tarmidi Suhardjo yang juga mencalonkan diri, ditolak Megawati. Setelah itu, Megawati dikabarkan pula menginstruksikan kepada Fraksi PDI-P di DPRD Jakarta untuk mendukung seorang calon gubernur tertentu yang tak lain adalah Sutiyoso. Sikap DPP PDI-P tersebut jelas mengundang tanda tanya sejumlah kalangan dan mereka sempat menyayangkan hal itu. Mereka menilai, partai pemenang Pemilihan Umum 1999 itu mengabaikan makna demokrasi yang saat ini tengah diperjuangkan bangsa Indonesia.
Sebenarnya, maraknya jumlah kandidat dalam daftar calon Gubernur DKI adalah fenomena baru bagi wajah demokrasi daerah. Bayangkan, tercatat sekitar 50 orang calon yang siap bertarung menjadi orang nomor satu di Ibu Kota negara ini [baca: Pendaftaran Calon Gubernur Jakarta Ditutup Hari Ini]. Di tengah kegairahan tersebut, tiba-tiba menyeruak kelesuan. Betapa tidak, Tarmidi mengungkapkan, Megawati sudah menyimpan jagonya sendiri. Muncullah nama Sutiyoso sebagai kandidat yang disiapkan putri sulung mantan Presiden Soekarno tersebut. Kendati dalam hal ini Megawati menempatkan kapasitasnya sebagai ketua partai, tetap saja perannya sebagai presiden sulit dihilangkan.
Lantaran kedudukan sebagai presiden inilah kemudian muncul pendapat miring mengenai Megawati. Pengamat politik Arbi Sanit, misalnya, menilai praktek ini tak produktif bagi perkembangan demokrasi daerah. Apabila hanya sebatas memberikan saran kepada kadernya di DPRD, hal itu mungkin dapat diterima. Namun, jika sudah menitahkan agar seluruh anggota Fraksi PDI-P untuk mendukung satu nama saja dan mengabaikan aspirasi mereka, hal itu dinilai Arbi tak senapas dengan semangat otonomi daerah.
Suara sumbang datang pula dari sejumlah warga Betawi. Sebut saja, Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi). Menurut Ketua Forkabi Husein Sani, sejak jauh hari, mereka memang bertekad menempatkan putra asli daerah menduduki kursi Gubernur DKI [baca: Forkabi Meminta Gubernur DKI Dijabat Putra Betawi]. Tersiarnya kabar Sutiyoso sebagai jago Megawati jelas membuat mereka khawatir. Sedangkan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jakarta Marzuki Usman--yang juga mencalonkan diri--berharap agar Megawati dapat memainkan perannya sebagai kepala negara yang cukup netral dan bijaksana menyikapi dinamika politik ini.
Belakangan yang menjadi sorotan adalah para anggota DPRD Jakarta sebagai penentu akhir pergulatan ini. Artinya, para wakil rakyat ini diharapkan dapat mengedepankan keyakinan pada hati nuraninya tanpa terpengaruh intervensi politik pusat dan godaan materi [baca: Calon Gubernur Jakarta ditentukan Fraksi di DPRD]. Namun, patut diperhitungkan pula aspirasi sekitar seratus orang, baik korban maupun keluarga korban 27 Juli 1996 dan kader PDI-P yang menentang pencalonan kembali Sutiyoso sebagai Gubernur DKI Jakarta [baca: Korban 27 Juli Menolak Pencalonan Sutiyoso].
Bila Sutiyoso memang benar direstui, tentunya hal ini bakal mengundang sebuah pertanyaan besar. Dengan kata lain, perhitungan rasional apa yang membuat Megawati memberikan restunya hanya kepada Sutiyoso, mantan Pangdam Jaya sekaligus tersangka Kasus 27 Juli. Padahal, di sisi lain, para pendukung setia Megawati, seperti Roy B.B. Janis serta Tarmidi Suhardjo sebenarnya memiliki dukungan yang tak kecil untuk menduduki kursi nomor satu di Ibu Kota ini. Megawati jelas tak akan menggubris dukungan Betawi Rempug kepada Sutiyoso [baca: Forum Betawi Rempug Mendukung Sutiyoso]. Soalnya, organisasi yang diketuai Kiai Haji Ahmad Fadloli El-Muhir ini sempat menyerang massa Masyarakat Miskin Kota (UPC) pimpinan Wardah Hafidz di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, 28 Maret silam.
Mungkin perhitungan taktis menghadapi Pemilihan Umum 2004 adalah pertimbangan yang masuk akal bagi Megawati. Sebab, bila mempunyai kesempatan, tentunya para pimpinan partai politik lainnya kemungkinan bakal berbuat serupa. Betapa tidak, Jakarta adalah Ibu Kota negara. Terlebih Jakarta adalah tempat beredarnya 70 persen uang serta pusat kegiatan ekonomi dan lain-lain. Dengan demikian, posisi, tugas, dan tanggung jawab Gubernur Jakarta memang tinggi tuntutannya. Sejauh ini, baru Ali Sadikin saja yang berhasil dipilih gubernur untuk dua periode. Sesudahnya, masing-masing menduduki jabatan satu periode saja.
Bisa jadi, Sutiyoso mencoba menyamai rekor Ali Sadikin yang menjabat Gubernur DKI dua periode--1966-1977. Namun, tantangan saat ini sangatlah berat. Bidang keamanan, misalnya. Setelah kejatuhan Presiden Soeharto, Mei 1998, berderet kasus peledakan bom yang belum terungkap hingga saat ini. Sedangkan bidang sosial politik ditandai maraknya unjuk rasa hingga gangguan kriminalitas yang meningkat secara kualitas dan kuantitas [baca: Kriminalitas Menjadi Persoalan Utama Jakarta]. Termasuk gangguan keamanan dan ketertiban yang disebabkan semakin miskinnya masyarakat kota dan ditandai aksi gusur-menggusur berikut reaksi dan akibat-akibatnya. Belum lagi ancaman bencana banjir besar yang menghantui sebagian warga Ibu Kota saat musim hujan tiba.
Sungguh tak mudah menghadapi keadaan dan tantangan tersebut. Tapi, terlalu naif dan sempit pula jika soal keamanan hanya berpatokan pada keamanan Pemilu 2004, meski tak dimungkiri Sutiyoso memang berpengalaman menghadapi dua Pemilu. Nah, lantas siapa yang pantas memimpin Jakarta? Lihat saja nantilah.(ANS/Alfito Deannova dan Eko Purwanto)
Restu tersebut mencuat saat rapat Dewan Pimpinan Pusat PDI-P di kediaman dinas Presiden Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakpus, Selasa pekan silam. Selepas pertemuan tadi, Wakil Sekretaris DPP PDI-P Pramono Anung mengungkapkan, mereka memutuskan mencalonkan kembali Sutiyoso sebagai Gubernur DKI. Bang Yos--sapaan akrab Sutiyoso--dianggap mampu untuk memimpin Ibu Kota, meski diduga terlibat Kasus 27 Juli. "Kasus hukum Sutiyoso terpisah dari pencalonannya," ucap Pramono [baca: Pramono: Presiden Berencana Mengefektifkan Kabinet, Bukan Reshuffle ].
Anehnya, Ketua DPP PDI-P Roy B.B. Janis yang turut meramaikan bursa Gubernur DKI justru tak menghadiri dalam rapat kali ini. Kabarnya, bekas Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI-P Jakarta itu sedang berada di Australia. Sedangkan Ketua DPP PDI-P Jakarta Tarmidi Suhardjo yang juga mencalonkan diri, ditolak Megawati. Setelah itu, Megawati dikabarkan pula menginstruksikan kepada Fraksi PDI-P di DPRD Jakarta untuk mendukung seorang calon gubernur tertentu yang tak lain adalah Sutiyoso. Sikap DPP PDI-P tersebut jelas mengundang tanda tanya sejumlah kalangan dan mereka sempat menyayangkan hal itu. Mereka menilai, partai pemenang Pemilihan Umum 1999 itu mengabaikan makna demokrasi yang saat ini tengah diperjuangkan bangsa Indonesia.
Sebenarnya, maraknya jumlah kandidat dalam daftar calon Gubernur DKI adalah fenomena baru bagi wajah demokrasi daerah. Bayangkan, tercatat sekitar 50 orang calon yang siap bertarung menjadi orang nomor satu di Ibu Kota negara ini [baca: Pendaftaran Calon Gubernur Jakarta Ditutup Hari Ini]. Di tengah kegairahan tersebut, tiba-tiba menyeruak kelesuan. Betapa tidak, Tarmidi mengungkapkan, Megawati sudah menyimpan jagonya sendiri. Muncullah nama Sutiyoso sebagai kandidat yang disiapkan putri sulung mantan Presiden Soekarno tersebut. Kendati dalam hal ini Megawati menempatkan kapasitasnya sebagai ketua partai, tetap saja perannya sebagai presiden sulit dihilangkan.
Lantaran kedudukan sebagai presiden inilah kemudian muncul pendapat miring mengenai Megawati. Pengamat politik Arbi Sanit, misalnya, menilai praktek ini tak produktif bagi perkembangan demokrasi daerah. Apabila hanya sebatas memberikan saran kepada kadernya di DPRD, hal itu mungkin dapat diterima. Namun, jika sudah menitahkan agar seluruh anggota Fraksi PDI-P untuk mendukung satu nama saja dan mengabaikan aspirasi mereka, hal itu dinilai Arbi tak senapas dengan semangat otonomi daerah.
Suara sumbang datang pula dari sejumlah warga Betawi. Sebut saja, Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi). Menurut Ketua Forkabi Husein Sani, sejak jauh hari, mereka memang bertekad menempatkan putra asli daerah menduduki kursi Gubernur DKI [baca: Forkabi Meminta Gubernur DKI Dijabat Putra Betawi]. Tersiarnya kabar Sutiyoso sebagai jago Megawati jelas membuat mereka khawatir. Sedangkan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jakarta Marzuki Usman--yang juga mencalonkan diri--berharap agar Megawati dapat memainkan perannya sebagai kepala negara yang cukup netral dan bijaksana menyikapi dinamika politik ini.
Belakangan yang menjadi sorotan adalah para anggota DPRD Jakarta sebagai penentu akhir pergulatan ini. Artinya, para wakil rakyat ini diharapkan dapat mengedepankan keyakinan pada hati nuraninya tanpa terpengaruh intervensi politik pusat dan godaan materi [baca: Calon Gubernur Jakarta ditentukan Fraksi di DPRD]. Namun, patut diperhitungkan pula aspirasi sekitar seratus orang, baik korban maupun keluarga korban 27 Juli 1996 dan kader PDI-P yang menentang pencalonan kembali Sutiyoso sebagai Gubernur DKI Jakarta [baca: Korban 27 Juli Menolak Pencalonan Sutiyoso].
Bila Sutiyoso memang benar direstui, tentunya hal ini bakal mengundang sebuah pertanyaan besar. Dengan kata lain, perhitungan rasional apa yang membuat Megawati memberikan restunya hanya kepada Sutiyoso, mantan Pangdam Jaya sekaligus tersangka Kasus 27 Juli. Padahal, di sisi lain, para pendukung setia Megawati, seperti Roy B.B. Janis serta Tarmidi Suhardjo sebenarnya memiliki dukungan yang tak kecil untuk menduduki kursi nomor satu di Ibu Kota ini. Megawati jelas tak akan menggubris dukungan Betawi Rempug kepada Sutiyoso [baca: Forum Betawi Rempug Mendukung Sutiyoso]. Soalnya, organisasi yang diketuai Kiai Haji Ahmad Fadloli El-Muhir ini sempat menyerang massa Masyarakat Miskin Kota (UPC) pimpinan Wardah Hafidz di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, 28 Maret silam.
Mungkin perhitungan taktis menghadapi Pemilihan Umum 2004 adalah pertimbangan yang masuk akal bagi Megawati. Sebab, bila mempunyai kesempatan, tentunya para pimpinan partai politik lainnya kemungkinan bakal berbuat serupa. Betapa tidak, Jakarta adalah Ibu Kota negara. Terlebih Jakarta adalah tempat beredarnya 70 persen uang serta pusat kegiatan ekonomi dan lain-lain. Dengan demikian, posisi, tugas, dan tanggung jawab Gubernur Jakarta memang tinggi tuntutannya. Sejauh ini, baru Ali Sadikin saja yang berhasil dipilih gubernur untuk dua periode. Sesudahnya, masing-masing menduduki jabatan satu periode saja.
Bisa jadi, Sutiyoso mencoba menyamai rekor Ali Sadikin yang menjabat Gubernur DKI dua periode--1966-1977. Namun, tantangan saat ini sangatlah berat. Bidang keamanan, misalnya. Setelah kejatuhan Presiden Soeharto, Mei 1998, berderet kasus peledakan bom yang belum terungkap hingga saat ini. Sedangkan bidang sosial politik ditandai maraknya unjuk rasa hingga gangguan kriminalitas yang meningkat secara kualitas dan kuantitas [baca: Kriminalitas Menjadi Persoalan Utama Jakarta]. Termasuk gangguan keamanan dan ketertiban yang disebabkan semakin miskinnya masyarakat kota dan ditandai aksi gusur-menggusur berikut reaksi dan akibat-akibatnya. Belum lagi ancaman bencana banjir besar yang menghantui sebagian warga Ibu Kota saat musim hujan tiba.
Sungguh tak mudah menghadapi keadaan dan tantangan tersebut. Tapi, terlalu naif dan sempit pula jika soal keamanan hanya berpatokan pada keamanan Pemilu 2004, meski tak dimungkiri Sutiyoso memang berpengalaman menghadapi dua Pemilu. Nah, lantas siapa yang pantas memimpin Jakarta? Lihat saja nantilah.(ANS/Alfito Deannova dan Eko Purwanto)