Bupati Bekasi Ditahan KPK, JK: Pengusaha Inginnya Cepat

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanggapi penangkapan Bupati Bekasi Neneng Nurhayati Yasin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap proyek Meikarta.

JK menjelaskan fenomena tersebut sudah sering terjadi. Salah satu faktor para kepala daerah terjerat kasus suap karena pengusaha yang ingin cepat dalam mengurus perizinan.

"Pengusaha ingin cepat. Karena orang ingin cepat minta izin, karena orang sogok itu memang agar cepat keluar izin," kata JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (16/10/2018).

JK menilai sikap kepala daerah yang terjerat KPK tersebut mencerminkan tidak ada ketakutan. Karena itu, dia meminta kepada Pemda untuk memperbaiki sistem perizinan, seperti proses perizinan yang cepat melalui satu pintu atau sistem dalam jaringan.

Tidak hanya karena para pengusaha yang ingin mulus dalam perizinan. Menurut JK, fenomena para kepala daerah yang terima suap terjadi akibat ingin hidup mewah, merasa gajinya tidak cukup, serta ongkos politik yang mahal.

Menurutnya, persaingan yang sengit demi memperoleh kursi di pemerintahan tetap membuat ongkos politik tinggi.

"Baliho dipasang KPU, kampanye diatur itu semua mengefisienkan calon. Namanya persaingan ingin selalu lebih baik lebih tinggi jadi biaya mahal," kata JK.