Liputan6.com, Jakarta: Pengamat perkotaan Universitas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago menjelaskan Jakarta sebagai ibu kota negara kini berubah menjadi kota yang rakus yang hanya mementingkan pembangunan pusat perbelanjaan dan perkantoran saja.
Oleh karena itu, Andrinof berharap siapapun gubernur yang akan dipilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2012 mendatang, mampu menata Ibu Kota dan lebih mementingkan pembangunan tempat tinggal yang nyaman dan layak.
"Jakarta harus berhenti jadi kota yang rakus. Artinya pembangunan tidak hanya berorientasi pada pendirian perkantoran dan mal saja, tapi juga harus membangun tempat tinggal yang nyaman buat warganya," ungkap Andrinof di acara diskusi bertema "Masih Layakkah Jakarta Menjadi Ibu Kota Negara' di Galeri Cafe TIM, Jakarta, Rabu (30/11).
Lebih lanjut ia menjelaskan masalah dasar pengelolahan Ibu Kota adalah pola pengelolaan keuangan Jakarta yang tidak tertata. "Karena uang di Jakarta itu APBD-nya Rp 36 triliun lebih, dan setiap tahunnya ada tambahan Rp 2 triliun lebih. Karena permasalahan keuangannya itu dibelanjakan dengan tidak efektif," tuturnya.
"Jadi kalau mampu menata keuangan Jakarta ini, maka wajah Ibu Kota akan berubah. Selain itu juga harus menata birokrasi. Dengan birokrasi yang baik maka pengelolaan uang itu juga akan semakin baik. Jadi nanti Jakarta dapat tertata dan kualitas SDM juga semakin baik," pungkasnya.(IAN/BJK)
Oleh karena itu, Andrinof berharap siapapun gubernur yang akan dipilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2012 mendatang, mampu menata Ibu Kota dan lebih mementingkan pembangunan tempat tinggal yang nyaman dan layak.
"Jakarta harus berhenti jadi kota yang rakus. Artinya pembangunan tidak hanya berorientasi pada pendirian perkantoran dan mal saja, tapi juga harus membangun tempat tinggal yang nyaman buat warganya," ungkap Andrinof di acara diskusi bertema "Masih Layakkah Jakarta Menjadi Ibu Kota Negara' di Galeri Cafe TIM, Jakarta, Rabu (30/11).
Lebih lanjut ia menjelaskan masalah dasar pengelolahan Ibu Kota adalah pola pengelolaan keuangan Jakarta yang tidak tertata. "Karena uang di Jakarta itu APBD-nya Rp 36 triliun lebih, dan setiap tahunnya ada tambahan Rp 2 triliun lebih. Karena permasalahan keuangannya itu dibelanjakan dengan tidak efektif," tuturnya.
"Jadi kalau mampu menata keuangan Jakarta ini, maka wajah Ibu Kota akan berubah. Selain itu juga harus menata birokrasi. Dengan birokrasi yang baik maka pengelolaan uang itu juga akan semakin baik. Jadi nanti Jakarta dapat tertata dan kualitas SDM juga semakin baik," pungkasnya.(IAN/BJK)