Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyarankan Kepala Kepolisian Daerah Riau dan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Riau dicopot. Hal itu terkait pengadangan aktivis gerakan #2019GantiPresiden di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Sabtu 25 Agustus lalu.
"Perlu ada evaluasi. Kalau nggak beres, mau Kabinda, mau Kapolda, kalo nggak beres, ya copot saja. Banyak yang mau jadi kapolda, kabinda, masih banyak orang-orang yang lebih berintegritas," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (27/8/2018).
Advertisement
Dia mempertanyakan alasan polisi melarang digelarnya deklarasi karena dianggap mengganggu keamanan. Wakil Ketua MPR itu menilai sedianya menjadi tugas aparat keamanan.
"Polisi dibiayai dengan uang negara, dengan dana yang cukup besar, memelihara, menjaga jalannya demokrasi, termasuk kalau ada pihak yang akan mengganggu demokrasi. Tugas polisi dengan uang negara itu, memimpin situasi itu," kata Muzani.
Dia menilai, meskipun kepolisian membeberkan alasan penolakan, hal itu terkesan berat sebelah.
"Meskipun kita sudah mendengar penjelasan polisi begini begono, tapi nggak bisa dihindari bahwa polisi berat sebelah," ucap Muzani.
Dugaan itu diperkuat dengan pelibatan BIN atas pemulangan Neno Warisman ke Jakarta.
"Kabinda itu tugasnya kalau membaca UU BIN, tugasnya adalah memberi informasi tentang situasi yang akan terjadi. Bukan tampil ke depan. Mungkin karena supaya dianggap kerja kali ya. Mungkin. Jadi kesannya jadi norak," kata dia.
* Update Terkini Jadwal Asian Games 2018, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Asian Games 2018 dengan lihat di Sini
Reporter: Ahda Bayhaqi
Saksikan video pilihan di bawah ini:
