Liputan6.com, Jakarta - Tiga Jenderal Polri ikut meramaikan kontestasi Pilkada Serentak 2018. Kondisi ini dikhawatirkan oleh sejumlah pihak dapat menodai netralitas anggota Polri dalam pemilu. Sebab anggota Polri dilarang terlibat politik praktis.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan, anak buahnya akan mundur dari Polri setelah ditetapkan KPU sebagai peserta Pilkada 2018. Selain itu, Tito juga telah memiliki berbagai jurus untuk menjaga netralitas Polri di tahun politik ini.
Advertisement
"Nanti saya akan mengeluarkan TR (maklumat) arahan bagi seluruh jajaran Polri untuk tetap memegang netralitas," ujar Tito di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis 11 Januari 2018.
Selain itu, Tito juga akan memberikan arahan langsung kepada Kapolda dan Kapolres di seluruh Indonesia melalui video conference terkait hal ini. Jenderal bintang empat itu juga meminta seluruh masyarakat mengontrol sikap Polri pada pesta demokrasi ini.
"Di masyarakat juga banyak lembaga-lembaga atau ormas, kemudian Komisi III DPR, ya ada Ombudsman. Saya kira di era keterbukaan ini semua bisa mengawasi para pati Polri," kata dia.
Mantan Kapolda Metro Jaya itu berharap, masyarakat turut serta mengawasi jalannya Pilkada 2018 yang bersih, jujur, dan adil. Jika mendapati ada oknum anggota Polri 'bermain' pada Pilkada ini, ia meminta masyarakat melapor.
"Kalau ada yang tidak netral kita laporkan ke internal (Polri), ada propam ada Irwasum," Tito menandaskan.
Sudah Mengundurkan Diri
Wakapolri Komjen Pol Syafruddin mengatakan, anggota Polri yang ikut Pilkada 2018 telah mengundurkan diri. Ada pun yang maju adalah Irjen Pol Anton Charliyan di Jawa Barat, Irjen Pol Murad Ismail di Maluku dan Irjen Pol Safaruddin di Kalimantan Timur.
"Pak Anton Charlian, Pak Murad, Pak Safarudin, sudah mengundurkan diri per Jumat yang lalu. 5 Januari mengundurkan diri dan sudah diganti 5 Januari. Tiga-tiganya sudah diganti," ucap Syafruddin di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin 8 Januari 2018.
Dia meminta anggota Polri yang ikut pilkada tak menyeret anggota Polri yang masih aktif untuk berpolitik praktis. Dirinya menegaskan, polisi harus netral.
"Itu pesan saya. Polri harus netral. Kita doakan, kita ucapkan selamat, kita support, sebagai kawan, sebagai manusia. Tapi institusi tidak boleh diseret dalam berpolitik praktis," ungkap Syafruddin.
Syafruddin pun menjamin polisi netral di Pilkada 2018. Dan ini sudah diintruksikan langsung oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
"Seluruh kapolda sudah dikumpulkan pilkada Polri harus netral. Oleh karena itu tanggung jawabnya ada di Kapolda. Karena pilkada bukan nasional. Kalau itu pemilu nasional tanggung jawab ada di Kapolri," pungkas Syafruddin.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
