Pasukan-Pasukan Khusus Pengamanan Pilkada Jateng 2018

Kepolisian menyiapkan pasukan khusus dunia maya yang disebut sebagai Cyber Troops untuk mencegah merebaknya hoax dalam Pilkada Jateng 2018.

oleh Muhamad Ridlo diperbarui 06 Jan 2018, 07:01 WIB
Kepolisian menyiagakan unit gerak cepat untuk pengamanan Pilkada Serentak 2018. (Foto: Liputan6.com/Muhamad Ridlo).

Liputan6.com, Purwokerto - Kepolisian Jawa Tengah (Jateng) menyiapkan ribuan pasukan gabungan untuk pengamanan tiap tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018. Jawa Tengah bakal menggelar Pemilihan Umum Gubernur (Pilgub) atau Pilkada Jateng dan Pemilihan Bupati dan Wali Kota di tujuh daerah kabupaten/kota.

Pada Jumat, 5 Januari 2018, kepolisian di tujuh daerah tersebut melakukan Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Candi 2018.

Kepolisian juga menyiapkan pasukan khusus di dunia maya yang disebut sebagai Cyber Troops untuk mencegah merebaknya hoax atau berita tak benar yang berpotensi mengganggu keamanan Pilkada Jateng.

Di berbagai daerah Jawa Tengah, kepolisian menyiagakan unit pasukan khusus gerak cepat. Misalnya, Tim Bawor Polres Banyumas yang sewaktu-waktu dapat digerakkan jika terjadi insiden. Unit pasukan khusus ini bersenjata lengkap dan bersifat mobile.

Di Banyumas, secara keseluruhan kepolisian setempat menyiapkan sebanyak 939 personel dibantu oleh TNI sebanyak 300 personel dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebanyak 1.500 orang. Pasukan itu akan mengamankan tiap tahapan pilkada, mulai pendaftaran hingga masa pencoblosan dan pasca-pilkada.

Polres juga menyiagakan 10 personel yang khusus berpatroli di dunia maya untuk mencegah informasi tak benar atau unggahan-unggahan yang mengandung ujaran kebencian, bernuansa SARA yang berpretensi menyerang kelompok tertentu pada masa pilkada.

2 dari 3 halaman

Jerat Hukum untuk Pengunggah Ujaran Kebencian dalam Pilkada

Kepolisian mengantisipasi merebaknya hoax dalam Pilkada serentak 2018 di berbagai lini massa. (Foto: Liputan6.com/Muhamad Ridlo)

Kepolisian bakal mengklarifikasi pengunggah jika menemukan ujaran kebencian atau unggahan yang berpotensi menganggu keamanan. Jika indikasinya kuat, maka kepolisian akan melanjutkan dengan penyidikan. Jika terbukti, pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Mereka tugasnya adalah berpatroli di dunia maya. Apabila ada berita-berita hoax, berita tak benar yang menyerang kelompok tertentu,dan itu terbukti itu tidak benar, maka akan ditindaklanjuti," ucap Kepala Polres Banyumas, AKBP Bambang Yudhantara Salamun, Jumat, 5 Januari 2018.

Bambang mengemukakan, kepolisian pula sudah memetakan daerah-daerah yang rawan gangguan keamanan. Antara lain, terorisme, politik uang, dan gangguan keamanan lainnya.

Dalam pengamanan Pilkada serentak 2018, Polres Banyumas memperoleh dana hibah sebesar Rp 4 miliar. Pengamanan sudah dimulai dengan operasi terbuka maupun operasi tertutup atau intelijen.

 

3 dari 3 halaman

Ribuan Linmas Disertakan dalam Pengamanan Pilkada Serentak 2018

Ribuan anggota Linmas disertakan dalam pengamanan Pilkada serentak 2018. (Foto: Liputan6.com/Muhamad Ridlo)

Daerah lain yang menggelar Pilkada serentak 2018 adalah Wonosobo. Kepolisian setempat menyiagakan lebih dari 600 personel. Jumlah ini merupakan gabungan dari anggota Polres Wonosobo, Kodim 0707 Wonosobo dan personel Pemkab Wonosobo.

Selain itu, untuk mengamankan tahapan pemungutan dan perhitungan suara, juga telah disiapkan lebih dari 3.700 personel Linmas yang akan disebar di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Wilayah Kabupaten Wonosobo.

Kapolres Wonosobo, AKBP Abdul Waras mengungkapkan, ancaman utama pada Pilkada serentak 2018 adalah masih banyaknya potensi pelanggaran tindak pidana pemilu maupun pelanggaran umum lain.

"Oleh karena itu, agar setiap pelanggaran ini dapat dikelola dan ditangani secara professional, transparan dan akuntabel oleh Polri. Untuk pelanggaran tindak pidana pemilu, Polri akan bekerja sama dengan Kejaksaan dan Panwaslu untuk mengoptimalkan peran Sentra Gakkumdu," ucap Abdul.

Tahap pilkada sendiri meliputi pendaftaran calon yang dimulai pada 8 Januari 2018 mendatang. Setelah itu, tahapan kampanye selama kurang lebih empat bulan. Puncaknya adalah pemungutan suara pada 27 Juni 2018.

"Untuk mengamankan setiap tahapan tersebut, Polres Wonosobo telah memiliki cara bertindak khusus yang sesuai prosedur untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan tertib," Abdul mengklaim.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya