Komisioner Ombudsman RI, Adrianus Meliala (tengah) memberikan hasil investigasi terkait Penataan PKL oleh Satpol PP DKI Jakarta kepada Kasubag Umum Satpol PP Lusi A di Gedung Ombudsman, Jakarta, Kamis (2/11). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Kasubag Umum Satpol PP Lusi A menyampaikan keterangan terkait temuan Ombudsman RI terkait Penataan PKL di Gedung Ombudsman, Jakarta, Kamis (2/11). Ombudsman RI menemukan penataan PKL rawan praktik maladministrasi. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Komisioner Ombudsman RI, Adrianus Meliala (tengah) membeberkan hasil investigasi terkait Penataan PKL oleh Satpol PP DKI, Jakarta, Kamis (2/11). Ombudsman RI menemukan penataan PKL rawan praktik maladministrasi. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Komisioner Ombudsman RI, Adrianus Meliala (tengah) menyerahkan hasil investigasi terkait Penataan PKL oleh Satpol PP DKI Jakarta kepada Kepala Bagian Biro Hukum Saut Purba di Gedung Ombudsman, Jakarta, Kamis (2/11). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Komisioner Ombudsman RI, Adrianus Meliala (tengah) usai menyerahkan hasil investigasi terkait Penataan PKL oleh Satpol PP kepada Kepala Bagian Biro Hukum dan Kasubag Umum Satpol PP Lusi A di Jakarta, Kamis (2/11). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Komisioner Ombudsman RI, Adrianus Meliala bersiap memberi keterangan terkait hasil investigasi Penataan PKL oleh Satpol PP DKI, Jakarta, Kamis (2/11). Ombudsman RI menemukan penataan PKL rawan praktik maladministrasi. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
