Liputan6.com, Jakarta - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan mengubah dermaga penyeberangan Pelabuhan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, menjadi berstandar internasional. Rencana ini sesuai keinginan Panitia Khusus Penataan Pelabuhan Muara Angke DPRD DKI Jakarta.
"Pansus mau dermaga itu jadi pelabuhan internasional. Kita mau dikasih kewenangan, alhamdulillah," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah di Jakarta.
Advertisement
Sebagai tahap awal, kata Andri, pihaknya akan meninjau ulang Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang telah dibuat pada 2016. Sebab, dari hasil rekomendasi pansus, akan ada penambahan luas dermaga dari dua menjadi lima hektare.
"Yang sudah ada di RIP itu untuk pelabuhan penumpang saja, dan kondisinya memang minimalis," kata Andri seperti dikutip dari beritajakarta.id, Rabu (25/10/2017).
Menurut Andri kondisi dermaga Muara Angke sudah tidak representatif dengan jumlah kebutuhan warga dan wisawatan pada akhir pekan. Meski demikian, dermaga tersebut masih tergolong laik.
"Sekarang animo masyarakat sudah begitu tinggi. Berarti memang harus diperluas," Andri menandaskan.
Pelimpahan Wewenang
Kementerian Perhubungan melimpahkan wewenang kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk mengelola Pelabuhan Muara Angke pasca-tragedi kebakaran KM Zahro Expres pada Desember 2016.
Sumarsono yang kala itu menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI menyebutan, meski pelabuhan dikelola Pemprov DKI, keberadaan kapal tradisional yang selama ini beroperasi di Pelabuhan Muara Angke tidak akan terancam.
Pemprov DKI telah membuat tim khusus untuk mengoptimalkan pengelolaan dan penata kawasan pelabuhan Muara Angke yang diketuai oleh Sekretaris Daerah DKI.
Nantinya peningkatan sarana dan prasarana di Pelabuhan Muara Angke akan mendapat bantuan dari PT Pelni dan PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Indonesia Ferry (PT ASDP). DKI pun mengusahakan agar tarif kapal tidak lebih mahal dari kapal tradisional.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Advertisement
