Menhub Budi Karya Penuhi Panggilan KPK Terkait Suap Dirjen Hubla

Liputan6.com, Jakarta - Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Menhub akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) nonaktif Antonius Tonny Budiono.

Pada pemeriksaan kali ini, Budi Karya akan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adiputra Kurniawan.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka APK (Adiputra Kurniawan)," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (17/10/2017).

Pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan sebelumnya. Budi Karya seharusnya diperiksa penyidik KPK pada Jumat, 13 Oktober 2017. Namun, saat itu yang bersangkutan tak bisa memenuhi panggilan penyidik KPK lantaran tengah berada di Singapura.

Budi Karya sendiri sudah terlihat hadir di Gedung KPK. Dengan mengenakan kemeja batik cokelat, Budi memilih langsung masuk ke dalam lobi Gedung KPK.

Pada kasus ini, KPK telah menetapkan Antonius Tonny Budiono dan Adiputra Kurniawan sebagai tersangka. Keduanya diduga bermain dalam perizinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Hubla tahun 2016-2017.

Terkait ini, tim KPK mengamankan 33 tas ransel berisi uang pecahan rupiah dan mata uang asing yang totalnya mencapai Rp 18,9 miliar. Selain itu, diamankan pula empat ATM, yang salah satunya berisi saldo sebesar Rp 1,174 miliar.

Tonny Budiono diduga menerima sejumlah uang suap dari pelaksanaan proyek di lingkungan Ditjen Hubla sejak 2016 lalu. Dia menggunakan modus baru dengan dibukakan rekening di sejumlah bank, yang telah diisi sebelumnya oleh si pemberi.

KPK menetapkan keduanya sebagai tersangka penerima gratifikasi terkait proyek-proyek di Ditjen Hubla.