Upaya Mencari TKI yang Hilang

Sejak terungkapnya kasus penyiksaan Sumiati dan tewasnya Kikim Komalasari, dua TKI yang bekerja di Arab Saudi, kini banyak warga melaporkan anggota keluarga mereka yang hilang saat bekerja menjadi TKI di berbagai negara.

oleh Liputan6Diterbitkan 23 November 2010, 18:39 WIB
Liputan6.com, Garut: Namanya Susi Sri Mulyani. Gadis cantik ini adalah warga Kampung Lio, Desa Pemalayan, Kecamatan Cikelet, Garut, Jawa Barat. Delapan tahun sudah Susi bekerja di Aram Saudi. Namun, hingga kini tak ada sebersit pun kabar diterima keluarga darinya.

Lantaran itulah, Titik Sartika serta Agus Sumarna, orangtua Susi, mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja Garut, Selasa (23/11). Kedatangan mereka untuk meminta bantuan menelusuri kabar dan keberadaan Susi.

Menurut Titik, Susi berangkat ke Arab Saudi pada 2003 lalu melalui penyalur tenaga kerja PT Hasamuri Abadi Jakarta. Di Arab, Susi bekerja kepada Abdul Hamed Alghofari. "Takut seperti teman-temannya di sana (Arab Saudi), di siksa," kata Titik.

Kasus kehilangan anggota keluarga yang menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) juga dialami Samsul Huda. Warga Damarwulan, Kecamatan Kepung, Kediri, Jawa Timur, ini mencari istrinya, Nurdiana. Sang istri sudah lebih tujuh tahun bekerja di Arab Saudi. Sama seperti susi, Nurdiana juga tak diketahui kabarnya.

Sepucuk surat Nurdiana  empat tahun lalu membuat Samsul was-was selalu, Sebab majikannya, Hamid al Ba'awi, menahan gaji Nurdiana dan tak mengijinkannya pulang ke Indonesia.

Tahun lalu, menurut data Kementrian Luar Negeri, ada sekitar 60 ribu TKI bermasalah, mulai dari pelecehan seks, penganiayaan, gaji tidak dibayar, hingga kasus pembunuhan. Menurut anggota Komisi IX DPR Rieke Dyah Pitaloka, dari puluhan ribu TKI bermasalah, setiap tahun 1.000 di antaranya dilaporkan meninggal. Salah satunya karena pengawasan dan perlindungan yang lemah.

Buruknya perlindungan TKI di luar negeri kini terus menjadi sorotan. DPR kini tengah menggodok revisi Undang-undang 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Sebab, UU ini dinilai kurang berpihak kepada para pahlawan devisa.(BOG)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya