Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengaku sulit untuk memantau dana desa. Karena itu, dia menyarankan perlunya pengawasan lebih.
Kata JK, bukan hanya perangkat desa saja yang diminta memantau, tapi masyarakat lain juga harus bisa mengawasi.
Advertisement
"Di Indonesia ada 75 ribu desa. Jadi tidak mungkin diperiksa satu per satu. Karena itu, di lapangan, rakyatnya, camatnya, ya kita minta pertanggungjawaban," kata JK di kantornya, Jakarta, Selasa (8/8/2017).
Salah satu cara mengawasi dana desa, kata dia, dengan mengandalkan peran rumah ibadah. Dia menuturkan, rumah ibadah bisa jadi tempat yang transparan.
"Jadi harus disarankan progresnya, diumumkan di rumah-rumah ibadah. Kayak masjid, gereja, setiap Jumat atau Minggu. Itu kenapa keuangan masjid transparan. Karena diumumkan terus," ungkap JK.
Dia mengutarakan, pengelolaan dana desa bisa menimbulkan kegaduhan jika tak bisa dikelola secara transparan.
"Itulah perlunya keterbukaan di desa sendiri. Kan supaya dia tahu bahwa anggaran sekian. Kalau diabilang dipotong sekian, pasti ribut, jadi harus diumumkan kayak di masjid," pungkas JK.
Saksikan Video Menarik di Bawah Ini:
