Liputan6.com, Jenewa: Situs "whistle blower" Wikileaks mendesak pemerintah Amerika Serikat untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia selama invansi ke Irak dan Afghanistan. Pernyataan juru bicara dan kepala editor Wikilekas Julian Assange itu terkait nasib puluhan ribu warga Irak yang tewas akibat invasi itu.
"Perang memang telah usai, namun menyisakan banyak pelanggaran oleh pasukan AS," kata Assange di Jenewa, Swiss., Kamis (4/11). "Setidaknya 300 laporan tentang penyalahgunaan tahanan di Irak oleh pasukan koalisi. Selain itu, lebih dari 12 ribu kasus tentang penyiksaan dan penganiayaan tahanan oleh pasukan Irak."
Assange menambahkan, sudah saatnya pemerintah AS mengungkapkan fakta yang sebenarnya dan bukan menutupinya.
Selain tentara AS sebagai pemimpin koalisi, invasi ke Irak dan Afghanistan itu melibatkan Inggris dan Denmark. Diduga, kedua negara itu juga ikut melakukan pelanggaran hak asasi manusia.(Xinhua/DES/SHA)
"Perang memang telah usai, namun menyisakan banyak pelanggaran oleh pasukan AS," kata Assange di Jenewa, Swiss., Kamis (4/11). "Setidaknya 300 laporan tentang penyalahgunaan tahanan di Irak oleh pasukan koalisi. Selain itu, lebih dari 12 ribu kasus tentang penyiksaan dan penganiayaan tahanan oleh pasukan Irak."
Assange menambahkan, sudah saatnya pemerintah AS mengungkapkan fakta yang sebenarnya dan bukan menutupinya.
Selain tentara AS sebagai pemimpin koalisi, invasi ke Irak dan Afghanistan itu melibatkan Inggris dan Denmark. Diduga, kedua negara itu juga ikut melakukan pelanggaran hak asasi manusia.(Xinhua/DES/SHA)
