Liputan6.com, Banyumas – Ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi menuntut dihentikannya proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Baturraden di lereng selatan Gunung Slamet. Mereka menuntut pemerintah mencabut izin eksplorasi panas bumi di Gunung Slamet.
Koordinator Aksi Selamatkan Slamet dari elemen mahasiswa, Marsha Azka menilai proyek PLTP Baturraden merupakan kesalahan fatal pemerintah. Pasalnya, proyek ini, bakal merusak ekosistem dan ekologi lereng selatan Gunung Slamet dan mengancam sumber kehidupan warga di sekitarnya.
Menurut dia, proyek ini sudah cacat sejak disusun oleh pemerintah. Buktinya, kata Azka, masyarakat pada awal tahap eksplorasi sudah merasakan dampaknya. Yang pertama adalah keruhnya Sungai Prukut Cilongok dan sejumlah anak sungainya, yang menyebabkan ratusan masyarakat kesulitan air bersih.
"Keruhnya air sungai Prukut antara November 2016 hingga Februari 2017 juga menyebabkan ribuan ekor ikan mati. Kerugian juga dialami oleh bidang peternakan dan industri kecil yang mengandalkan pasokan air bersih dari Sungai Prukut," ujar dia.
Pertanda lain bahwa alam telah terganggu adalah, akhir-akhir ini hewan-hewan liar di selatan lereng Gunung Slamet lebih sering turun ke lahan pertanian warga. Antara lain, babi hutan dan kera. Hewan-hewan itu merusak tanaman di lahan pertanian warga.
Baca Juga
Advertisement
"Babi hutan semakin sering turun gunung ke lahan pertanian penduduk di Cilongok. Selain itu, di beberapa wilayah juga sudah dilaporkan ada kawanan monyet yang turun gunung juga," kata dia.
Sementara, ratusan orang Aliansi Selamatkan Slamet (ASS) yang berasal dari berbagai kalangan dan masyarakat terdampak melakukan long march dari STAIN Purwokerto menuju Pendopo Si Panji, Kompleks Kantor Bupati dan DPRD Banyumas.
Mereka hendak beraudiensi dengan bupati dan pimpinan DPRD Banyumas. Sebelumnya, permohonan audiensi yang mereka layangkan tak direspons oleh pemerintah Banyumas. Mekanisme administratif audiensi yang mereka ajukan sejak bulan-bulan sebelumnya juga tak ditanggapi.
"Kita menuntut supaya dari pemerintah kabupaten itu memberikan rekomendasi ke ESDM, LH, PU, gubernur dan Presiden berkaitan dengan pembangunan proyek panas bumi," ujar Azka.
Dalam orasinya, mereka menuntut agar bupati dan Ketua DPRD Banyumas menyatakan diri menolak pembangunan PLTP Baturraden dan mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin eksplorasi Panas Bumi PT SAE kepada pemerintahan di atasnya.
"Selama rekomendasi itu belum diputuskan oleh pemerintah, Bupati Banyumas diminta untuk memerintahkan PT SAE sebagai pelaksana proyek menghentikan proses eksplorasi dan menarik semua alat berat dari lokasi," kata Azka.
Saksikan video menarik di bawah ini:
